Search for:

BERANDA
BERITA
- NASIONAL
TNI-POLRI
HUKRIM
POLITIK
PARIWISATA
OPINI
ADVERTORIAL
CEK FAKTA
POLLING

facebook
twitter

Skip to content

Berita dan Info

BERANDA
BERITA
- NASIONAL
TNI-POLRI
HUKRIM
POLITIK
PARIWISATA
OPINI
ADVERTORIAL
CEK FAKTA
POLLING

Search for:

Home / Penertiban Izin bangunan dan Usaha

Penertiban Izin bangunan dan Usaha

Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Lombok Timur mulai melakukan penyisiran terhadap bangunan dan kegiatan usaha yang belum mengantongi izin. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). ‎ ‎Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Lombok Timur, Salmun Rahman, mengatakan masih banyak bangunan dan usaha yang beroperasi tanpa izin resmi. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban pajak daerah. ‎ ‎“Pol PP bergerak karena masih banyak bangunan dan usaha yang tanpa izin. Kegiatan ini kami lakukan berkolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah,” kata Salmun kepada media, Rabu, 18 Desember 2025. ‎ ‎Menurut Salmun, penertiban ini tidak semata bersifat penegakan aturan, tetapi juga mendorong kesadaran pelaku usaha agar memenuhi kewajiban administrasi dan perpajakan. Dengan izin yang lengkap, objek pajak dapat tercatat dan berkontribusi langsung terhadap PAD. ‎ ‎"Saat ini kan PAD kita masih rendah atau dengan kata lain tidak sampai 15 persen dari kebutuhan APBD kita, sementara Bapak Bupati H.Haerul Warisin ingin memenuhi permintaan kebutuhan masyarakat, sehingga salah satu caranya PAD harus kita tingkatkan," katanya ‎ ‎Ia menyebutkan, berdasarkan data dan evaluasi awal, penertiban objek pajak terbukti cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Karena itu, kegiatan penyisiran bangunan dan usaha tanpa izin akan terus dilakukan secara bertahap. ‎ ‎“Kegiatan gerak bersama untuk meningkatkan PAD Lombok Timur ini sedang berjalan,” ujar Salmun. ‎ ‎Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap langkah tersebut dapat menciptakan ketertiban usaha sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak disaat pusat melakukan pemangkasan dana transfer ke Daerah hingga 400 miliar

Posted inBerita

Pol PP Lombok Timur Sisir Bangunan dan Usaha Tak Berizin untuk Dongkrak PAD

by AN001Kamis, 18 Desember 2025

INFO

November 2025 NTB Mengalami Gempabumi sebanyak 386 Kejadian

Senin, 1 Desember 2025Jumat, 12 Desember 2025

lainnya

Waspada Karhutla, BPBD Lotim Nilai “El Nino Godzila 2026” Tak Ekstrem

Rabu, 6 Mei 2026Rabu, 6 Mei 2026

Bupati KLU Sambut Strategis Program Kementan RI Melalui Tani Merdeka Indonesia

Selasa, 5 Mei 2026Selasa, 5 Mei 2026

Bupati Lotim Salurkan Bantuan, Janji Pulihkan Aktivitas Pasar

Selasa, 5 Mei 2026

Layanan Roya Lima Menit di Kabupaten Semarang, Warga Rasakan Kemudahan

Selasa, 5 Mei 2026

Damkarmat Lotim gelar edukasi dan simulasi pencegahan kebakaran

Selasa, 5 Mei 2026

PDAM Lotim Gandeng Cleo, Direktur Pastikan Pasokan Air Warga Tak Terganggu

Selasa, 5 Mei 2026

Gudang Bahan Bangunan MAN IC Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Selasa, 5 Mei 2026

Akta Notaris Tanggal : 2/11-02/2021 No. 2. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal : 28 Januari 2020 Nomor : AHU - 00565. AH - 02.01, Tahun 2020

Tentang Kami
Kontak Kami
Redaksi
Pedoman Media Siber
Privasi

Copyright © 2026 Ampenan News.

facebook
twitter