Anews. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi pekerjaan besar dalam menekan risiko stunting. Berdasarkan target pemerintah pusat melalui BKKBN, terdapat 14.106 keluarga berisiko stunting (KRS) di daerah tersebut.
Upaya penanganannya diperkuat melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Salah satunya dengan membagi wilayah binaan dan menetapkan penanggung jawab (person in charge/PIC) pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Penguatan sistem kerja itu dibahas dalam rapat koordinasi Program Genting di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa, 1 September 2026. Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, yang juga Ketua Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting (TP3S).
Edwin mengatakan pembagian wilayah binaan tidak boleh sekadar menjadi pembagian tugas administratif. Setiap OPD harus memiliki PIC yang mengetahui perkembangan program di wilayahnya.
Dengan begitu, kata dia, komunikasi dan tindak lanjut dapat berlangsung secara berkesinambungan meski terjadi pergantian perwakilan dalam rapat atau kegiatan.
“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” ujar Edwin.
Ia juga meminta kapasitas kader ditingkatkan. Pelatihan, menurut Edwin, perlu mencakup keterampilan penyuluhan, pencatatan data, hingga pemantauan keluarga sasaran secara berkelanjutan.
Dukungan operasional juga menjadi perhatian, mulai dari ketersediaan logistik dan insentif hingga koordinasi rutin di tingkat wilayah.
Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi NTB, Lalu Makripuddin, menyebut Lombok Timur sebagai salah satu barometer percepatan pencegahan dan penurunan stunting di NTB.
Menurut dia, posisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja. Ia mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan Pemkab Lombok Timur dalam memperkuat pencegahan stunting hingga ke tingkat sasaran.
Namun, Lalu menyoroti persoalan lain dalam pelaksanaan program, yakni realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Lombok Timur yang belum sinkron antara aplikasi dengan laporan Dinas P3AKB.
Data tersebut, kata dia, perlu segera diperbarui dan dilaporkan ke tingkat pusat agar angka yang tercatat sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
Di sisi lain, capaian Program Genting disebut telah mencapai 81 persen. Lalu meminta capaian tersebut terus ditingkatkan. Yang tidak kalah penting, kata dia, bantuan yang disalurkan harus benar-benar diterima, dimanfaatkan, dan dikonsumsi oleh keluarga sasaran.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur, Muksin, mengatakan Program Genting menyasar keluarga yang memiliki risiko stunting.
Sasarannya mencakup ibu hamil, ibu menyusui, baduta atau anak di bawah dua tahun, serta anak yang mengalami stunting.
Dari 14.106 KRS yang menjadi target, sebanyak 11.610 keluarga telah terintegrasi dalam program.
Intervensi yang diberikan terdiri atas berbagai bentuk. Sebanyak 9.627 KRS mendapatkan edukasi, sementara 1.574 KRS menerima intervensi nutrisi.
Selain itu, 394 KRS mendapatkan intervensi air bersih, 14 KRS menerima intervensi jamban sehat, dan satu keluarga memperoleh bantuan rumah layak huni.
Intervensi tersebut tidak hanya berupa pemberian makanan tambahan atau bahan pangan. Program juga menyasar faktor lingkungan dan kondisi sosial keluarga.
Intervensi spesifik dilakukan melalui bantuan nutrisi, termasuk pemberian makanan tambahan atau bahan pangan kaya protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun.
Sedangkan intervensi sensitif mencakup penyediaan air bersih, jamban sehat, perbaikan rumah, hingga pembangunan jembatan yang mendukung akses dan mobilitas masyarakat.
Pendampingan keluarga juga dilakukan melalui penyuluhan, edukasi, komunikasi psikologis, serta pemantauan tumbuh kembang anak.
Pemkab Lombok Timur menekankan bahwa keberhasilan Genting tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan. Perubahan perilaku keluarga penerima manfaat menjadi salah satu tujuan penting program.
Karena itu, penguatan wilayah binaan, penetapan PIC, peningkatan kapasitas kader, serta koordinasi lintas sektor diharapkan dapat membuat penanganan stunting lebih terarah dan berkelanjutan.
Program ini melibatkan OPD, camat, UPTD P3AKB, puskesmas, BUMN, BUMD, pihak swasta, LSM, komunitas, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Satgas Pendamping Keluarga, PKB, PLKB, hingga Tim Pendamping Keluarga.