Anews. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memperkuat kerja sama pengendalian inflasi melalui kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Lombok Timur, Kamis, 30 Juli. Pertemuan itu menjadi forum menyusun langkah bersama untuk menjaga stabilitas harga pangan di kedua daerah.
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya mengatakan pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial karena harga pangan dipengaruhi banyak faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, distribusi, hingga perubahan iklim.
”Dinamika harga pangan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga tantangan perubahan iklim. Karena itu, kolaborasi dan sinergi lintas daerah menjadi kunci utama yang sangat relevan dengan kondisi saat ini,” kata Edwin.
Menurut Edwin, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjalankan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Strategi tersebut diterapkan melalui sejumlah program lintas organisasi perangkat daerah.
Di sektor pertanian, pemerintah mengalokasikan Rp.1,1 miliar untuk pengadaan bibit tanaman dalam polibag bagi anggota PKK dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Pemerintah juga membangun greenhouse budidaya cabai dan hortikultura senilai Rp1,5 miliar yang dikelola BUMD PD Agro Selaparang.
Sementara itu, di bidang perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan belanja sembako senilai Rp.30 miliar kepada lebih dari 198 ribu rumah tangga pada kelompok desil 1 hingga 3. Bantuan tunai sebesar Rp.3 miliar juga diberikan kepada guru ngaji, marbot, dan pengajar TPQ melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
Selain memperkuat produksi dan perlindungan sosial, Lombok Timur menggandeng Bank Indonesia, Bulog, dan champion cabai untuk menggelar operasi pasar murah di 21 kecamatan. Pemerintah juga melakukan pemantauan harga secara rutin di pasar tradisional serta memperkuat komunikasi publik guna mengantisipasi panic buying.
Edwin berharap pertemuan tersebut menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar forum diskusi.
”Kami berharap forum ini melahirkan rekomendasi dan aksi nyata yang mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Syahril mengatakan inflasi harus dipandang sebagai persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, bukan sekadar angka statistik.
”Inflasi bukan sekadar angka statistik BPS, melainkan kenyataan yang menggerus daya beli masyarakat dan menekan pelaku usaha kecil,” kata Syahril.
Ia menilai Lombok Timur dan Sumbawa Barat merupakan satu ekosistem ekonomi yang saling bergantung. Lombok Timur memiliki keunggulan sebagai daerah pemasok komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, dan telur, sedangkan Sumbawa Barat memiliki permintaan pangan yang tinggi seiring berkembangnya sektor pertambangan.
Untuk memperkuat sinergi tersebut, Syahril mengusulkan lima strategi bersama. Di antaranya integrasi sistem informasi harga dan stok pangan melalui early warning system, efisiensi logistik lintas laut, pengembangan sentra produksi dan hilirisasi, koordinasi operasi pasar serta cadangan pangan bersama, dan penguatan literasi ekonomi masyarakat.
Pertemuan ditutup dengan diskusi antara kedua pemerintah daerah untuk merumuskan tindak lanjut kerja sama. Hasil pembahasan itu diharapkan menjadi dasar penyusunan mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.