Nusa Tenggara Barat termasuk dalam 12 daerah dengan jumlah angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Dengan segala definisi tentang kemiskinan, cara melihat keadaan dengan kejujuran data dan komitmen kuat saja lah yang akan dapat menyejahterakan orang miskin yang sebenarnya.
Dalam sebuah pertemuan dengan kelompok masyarakat, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr H Muhamad Iqbal pernah beucap, “Saya belajar tentang kemiskinan dari buku. Selama 28 tahun menjadi abdi negara belum pernah bertemu langsung dengan masyarakat. Itulah sebabnya saya sekarang banyak turun ke masyarakat”, ucapnya.
Catatan penting dari belajar langsung tentang kemiskinan di lapangan menurut Miq Iqbal yang pertama adalah data konkrit tentang keadaan masyarakat. Seorang pejabat pusat pernah mengatakan pada dirinya bahwa tak mungkin ada kemiskinan ekstrim ketika melihat sekeliling yang dipenuhi keindahan dan potensi. Kawasan perdesaan yang subur dan hijau atau geliat tambang dari perut bumi seharusnya cukup membuat NTB keluar dari kemiskinan.
“Sejak tahun 1970, sudah banyak dana luar negeri bernilai triliunan melalui lembaga internasional yang masuk ke Indonesia tapi daerah kita selalu terjebak dalam sepuluh besar daerah miskin. Walaupun dulu pernah turun signifikan sebesar dua persen di era Gubernur TGB”, ungkapnya.
Di tahun pertama kepemimpinannya, meski tak mengklaim hasil kerjanya, Pemprov berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 0,53 persen.
“Itu adalah angka penurunan tertinggi di Indonesia. Tapi belum sistematik. Bisa naik lagi karena kita tidak tahu bagaimana ekosistem yang menyebabkan penurunan itu”, jelas Gubernur.
Maka langkah awal dimulainya pengentasan kemiskinan di 106 desa melalui program Desa Berdaya adalah dengan pendataan ulang secara bertahap dengan 40 desa di tahun ini. Hasilnya, dari 7.200 Kepala Keluarga kategori miskin ekstrim berkurang menjadi 6.600 kepala keluarga.
Program Desa Berdaya sebagai strategi memerangi kemiskinan kata Gubernur, sebenarnya hanya mengandalkan orkestrasi dan kolaborasi banyak pihak yang memang mengurusi kemiskinan, namun dilakukan intens dalam satu periode waktu agar diperoleh keluaran yang sistematis dalam menangani penyebab, pemberdayaannya dan mencegah kemiskinan terjadi lagi.
Setelah kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pemerintah pusat, semua daerah sepakat memperbaiki data kemiskinan agar benar benar mencerminkan kesungguhan dalam pendistribusian kesejahteraan sebagai amanat undang undang dasar 1945.
Mengapa kesungguhan? Karena sebagai pelayanan dasar, seluruh angka, indeks dan persentase dari pendefinisian orang miskin dari yang biasa sampai yang ekstrim sering dikeluhkan tak tepat sasaran apakah karena tak berbanding lurus dengan capaian program program pengentasan kemiskinan yang anggarannya menyebar di banyak instrumen pemerintah ataukah fakta lain dari luar sudut pandang statistik soal pengentasannya.
Hal pertama soal data yang tak seragam menjadi kambinghitam penanganan. Kritik soal ego sektoral masing masing pemegang kewenangan soal statistik dan program pengentasan kemiskinan. Adapula data siluman sampai soal mental masyarakat.
Cara paling mudah “mengakali” angka kemiskinan seringkali adalah eksekusi langsung yang bisa mendongkrak statistik atau memoles infrastruktur fisik tanpa pernah membahas penyebab dan strategi pemberdayaan manusia nya.
Menurut data Badan Pusat Statistik, peringkat kemiskinan turun ke posisi ke-12 per September 2024, dari posisi ke-8 pada 2023. Persentase penduduk miskin pada September 2024 mencapai 11,91 persen, turun 1,00 persen poin dibanding Maret 2024.
Lantas pada akhir 2025 (data yang dirilis awal 2026) tercatat sebesar 11,38 persen, turun 0,53 poin persentase dibandingkan Maret 2025.
Detailnya, Persentase Miskin (September 2024) sebesar 11,91 mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana penduduk miskin perdesaan menurun 20,6 ribu orang (319,86 ribu) dibandingkan Maret 2024.
Pemprov pun bersiap untuk menurunkan angka ini lebih lanjut yang meskipun secara peringkat nasional membaik, angka kemiskinan ini masih menjadi perhatian karena adanya data kemiskinan ekstrem sebesar dua persen.
“Kalau kemiskinan ekstrim dua persen ini saja bisa kita turunkan melalui program Desa Berdaya maka capaian kita dalam pengentasan kemiskinan sudah sangat baik”, kata Gubernur.
Dari perspektif anggaran dalam alokasi dan kebijakan tahun 2026, Dana Bagi Hasil (DBH) 2026 berkurang drastis menjadi Rp736,10 miliar dari sebelumnya Rp3,707 triliun di 2025,memaksa penyusunan ulang prioritas anggaran dan penataan belanja pemerintah daerah yang menitikberatkannya pada penguatan ketahanan pangan dan percepatan pariwisata untuk mendukung pengurangan kemiskinan.
Namun menghitung ulang jumlah orang miskin nyatanya bukan pekerjaan mudah agar mendapatkan pola pengentasan kemiskinan yang sistematis.
Pemprov NTB secara bertahap melakukan intervensi pemberdayaan dengan dana stimulan dari APBD sebesar Rp 500 juta per desa diluar dana yang datang dari pusat dan lainnya.
Catatan lain dari lapangan adalah strategi pemberdayaan dengan menghilangkan penyebab kemiskinan “abadi”. Misalnya, penduduk miskin seperti para lansia yang tidak lagi dikategorikan untuk diberdayakan keluar dari kemiskinan dengan jaring pengaman sosial sampai selesai dan variabel sosial lain seperti pekerja migran yang meninggalkan keluarga mereka di desa tanpa biaya hidup dan penyebab lain yang dapat mengidentifikasi ketepatan pemberdayaan.
Dalam perspektif kesinambungan pengentasan kemiskinan, Gubernur menyebut kabupaten Dompu di Sumbawa yang hanya hidup dengan anggaran delapan persen dari APBD nya karena habis menggaji pegawainya. Satu satunya cara, kata Gubernur adalah dengan menggenerate perekonomian masyarakat yang sisanya hidup sebagai pekerja nonformal dengan menyiapkan generasi berikutnya melalui SMK SMK untuk pekerjaan konstruksi, las dan mekanik di sektor tambang yang akan segera beroperasi.
Pilihan lain adalah membangun silo pangan yang membutuhkan tenanga kerja besar di Manggalewa yang ekosistem pendukungnya seperti daya listrik dari bendungan Tanju dan pembangunan pelabuhan Kilo sedang dikerjakan. Termasuk juga pembangunan pabrik pakan.
Begitupula dengan membangun basis pemerintahan yang Makmur Mendunia lainnya, secara terbuka Gubernur Iqbal mengatakan komitmen nuraninya untuk melakukan yang terbaik setelah melihat langsung realitas masyarakatnya.
“Banyak momen yang menyentak dan menggugah selama perjalanan turun ke masyarakat yang menggambarkan kontradiksi dari potensi dan cara kita membebaskan diri dari kemiskinan. Karena kemiskinan dekat dengan kekufuran”, tegas Gubernur Iqbal.