Anews. Hari pertama penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada Senin, 23 Februari 2026, menuai sorotan warganet. Program yang kembali berjalan usai libur awal Ramadan itu dipertanyakan kualitas serta nilai sajian makanannya.
Sejumlah komentar muncul di grup WhatsApp dan Facebook warga yang mempertanyakan komposisi menu hingga kesesuaian anggaran. Dalam beberapa unggahan yang beredar, warga menilai menu yang disajikan dapur MBG cenderung kering dan diduga tidak mencapai nilai Rp 10 ribu per porsi, sebagaimana yang ramai diperbincangkan sebelumnya.
Foto-foto yang dibagikan menunjukkan variasi menu di sejumlah sekolah. Ada paket berisi satu buah apel, susu kemasan, dan roti. Paket lain terdiri atas satu buah salak, roti, dan empat butir kurma. Untuk siswa taman kanak-kanak, menu yang dibagikan berupa satu pisang, satu roti, dan satu butir telur.
Adapun siswa sekolah dasar menerima satu pisang, satu roti, satu butir telur, serta satu bungkus kecil kacang polong. Di tingkat sekolah menengah atas, menu tidak jauh berbeda, yakni empat buah kurma, satu bungkus roti, dan satu bungkus abon.
Sejumlah anggota grup mempertanyakan komposisi dan kecukupan gizi dari menu tersebut. Mereka juga menyoroti keseragaman standar antar sekolah serta transparansi penggunaan anggaran program. “Kalau dihitung-hitung, ini tidak sampai Rp 10 ribu,” ujar salah satu anggota grup dalam tangkapan layar video yang beredar.
Warga lainnya menyebut program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu memiliki tujuan mulia, namun pelaksanaannya di lapangan perlu pengawasan dan evaluasi ketat.
Terpisah, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Lombok Timur, Agamawan, menanggapi kritik tersebut. Ia menjelaskan bahwa selama Ramadan, masing-masing SPPG memang menyalurkan menu kering dengan mempertimbangkan daya tahan bahan pangan.
“Bahan baku yang digunakan harus bersifat tahan lama dan tidak gampang basi. Angka kecukupan gizi tetap mengacu pada standar yang ditentukan,” kata Agamawan saat dikonfirmasi, Selasa, 24 Februari 2026.
Ia menambahkan, pengawasan dan pengendalian harga bahan dari pemasok juga menjadi perhatian agar tetap sesuai dengan ketentuan anggaran. Menurut dia, jika terdapat penerima manfaat yang merasa menu kurang tepat dibandingkan biaya yang dialokasikan, pihak SPPG wajib memberikan penjelasan dan edukasi.
Agamawan mengaku telah menyampaikan kepada kepala koordinator kecamatan untuk mengingatkan masing-masing SPPG agar lebih intensif melakukan pengawasan, termasuk memperhatikan tampilan dan kemasan menu. “Kami berharap di bulan suci ini penyaluran MBG berjalan dengan baik dan penuh kepedulian,” ujarnya.
Program MBG merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk meningkatkan asupan gizi anak usia sekolah sekaligus menekan angka stunting.