Anews. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lengkap pada Senin, 22 September 2025, di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, didampingi Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya serta Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik.
Rakor tersebut menghadirkan seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, serta Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam dua sesi pembahasan intensif. Tujuan utama Rakor adalah menyerap informasi terkini dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk capaian kinerja dan kendala yang dihadapi.
Dipandu oleh Sekda, seluruh pimpinan OPD diberi kesempatan untuk memaparkan kondisi riil pelaksanaan program di lapangan. Bupati menegaskan agar laporan disampaikan secara terbuka dan apa adanya agar solusi yang tepat bisa dirumuskan bersama.
“Kita perlu gambaran yang jelas dari bawah agar bisa mengambil langkah yang sesuai. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Bupati Haerul Warisin dalam arahannya.
Salah satu fokus utama Bupati adalah percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Lombok Timur. Ia menegaskan bahwa upaya tersebut harus dimulai dari tingkat desa, dengan pelibatan langsung para kepala desa.
Selain pendekatan sosial, sektor ekonomi juga menjadi tumpuan, seperti pengembangan industri porang yang dinilai potensial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Di sektor kesehatan, Bupati meminta rumah sakit daerah memberikan layanan maksimal kepada masyarakat miskin ekstrem. Ia menekankan pentingnya data by name by address agar warga miskin tidak terabaikan dalam pelayanan kesehatan.
“Justru orang miskin yang harus Anda kawal. Jangan sampai ada warga miskin yang sakit tapi tidak mendapat layanan,” pesan Bupati kepada para direktur RSUD.
Isu lain yang menjadi sorotan adalah ketersediaan dan penggunaan gas LPG bersubsidi 3 kg. Bupati secara khusus memerintahkan Satpol PP untuk memantau pemakaian LPG 3 kg oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tetap tepat sasaran, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah Daerah saat ini juga tengah berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait status hukum SPPG apakah termasuk kategori UMKM atau bukan.
“Kita tidak ingin distribusi LPG 3 kg terganggu. Data harus dikumpulkan, kita butuh kejelasan,” tegas Bupati.
Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Bupati mengapresiasi sejumlah OPD yang dinilai telah menunjukkan progres yang baik hingga triwulan ketiga tahun 2025. Ia menyebut capaian Lombok Timur lebih baik dibandingkan sejumlah kabupaten/kota lainnya.
Pada kesempatan yang sama, disampaikan juga laporan serapan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing OPD hingga 19 September 2025. dari aspek pendapatan angkanya berada di 67,83% bila merujuk RAPBD Perubahan, dan 69,06% merujuk APBD 2025.
Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan.
“Perencanaan itu pondasi. Hasil akhir sangat tergantung dari sejauh mana kita merancangnya dengan cermat,” ujar Wabup. Ia juga mengingatkan pentingnya akurasi data sebagai dasar kebijakan.
Rakor Lengkap Pemkab Lombok Timur ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan langkah strategis pembangunan daerah. Dengan sorotan tajam pada isu kemiskinan ekstrem, kesehatan masyarakat, dan stabilitas kebutuhan dasar seperti LPG, pemerintah daerah menunjukkan komitmen serius dalam menjawab tantangan nyata masyarakat di lapangan.