Anews. Gangguan server di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur menyebabkan pencairan anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 157 desa tertunda. Padahal, tahapan pemilihan mulai memasuki verifikasi berkas bakal calon dan penyampaian hasil verifikasi kepada bakal calon.
Kepala Dinas PMD Lombok Timur, Hambali, S.H., mengatakan keterlambatan tersebut terjadi karena server yang digunakan PMD untuk memproses administrasi pencairan anggaran sedang menjalani pemeliharaan atau maintenance.
Menurut Hambali, sebagian besar dokumen pencairan sebenarnya telah diunggah ke sistem. Namun, masih ada 18 desa yang belum menandatangani kuitansi sebagai kelengkapan administrasi, termasuk dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
”Semua sudah kita upload. Tinggal 18 desa yang belum tanda tangan kuitansi untuk kita upload, termasuk SPP dan SPM-nya. Kalau server normal hari ini, besok bisa cair anggarannya,” kata Hambali.
Ia menjelaskan, gangguan server tersebut telah berlangsung sejak dua hari terakhir. Kondisi itu membuat pihaknya tidak bisa melanjutkan proses pengunggahan dokumen, meskipun anggaran untuk pelaksanaan Pilkades telah disiapkan.
Hambali mengatakan, setiap dokumen pencairan harus diunggah satu per satu ke dalam sistem karena masing-masing desa memiliki rekening tersendiri. Jika server kembali normal, pihaknya bahkan berencana bekerja lembur untuk mempercepat penyelesaian administrasi pencairan.
“Target kami kalau sistem lancar, hari ini sudah ada anggaran Pilkades yang masuk ke bendahara panitia. Tapi masalahnya, dari pagi hingga malam server mengalami gangguan,” ujarnya.
Keterlambatan pencairan tersebut berpotensi mengganggu aktivitas panitia Pilkades di tingkat desa. Sebab, tahapan pemilihan terus berjalan meski dukungan anggaran operasional belum diterima seluruh panitia.
Saat ini, panitia Pilkades tengah menyelesaikan tahapan verifikasi. Selanjutnya, mereka harus mempersiapkan penetapan calon, pencabutan nomor urut, hingga pengumuman daftar calon tetap yang dijadwalkan berlangsung sampai 23 November.
Hambali mengakui keterlambatan distribusi anggaran membuat panitia tidak leluasa menjalankan aktivitasnya. Bahkan, sejumlah kebutuhan operasional terpaksa ditanggung terlebih dahulu oleh panitia.
”Ya, pasti terganggu. Tidak dapat bergerak banyak dan tentu banyak utang. Sama posisi kami di dinas dan ini sangat menyedihkan,” kata Hambali.
Di sisi lain, Hambali memastikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades telah tersedia. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan sekitar Rp 8,3 miliar untuk kebutuhan Pilkades pada 2026.
Selain itu, pemerintah daerah juga merencanakan alokasi anggaran lebih dari Rp 4 miliar pada 2027 untuk pembayaran honorarium. Dana tersebut tidak disalurkan dalam bentuk hibah, melainkan dititipkan melalui Dinas PMD untuk selanjutnya diproses dan ditransfer ke rekening bendahara panitia di masing-masing desa.
Dengan demikian, persoalan keterlambatan pencairan saat ini, menurut Hambali, bukan disebabkan ketiadaan anggaran, melainkan gangguan sistem administrasi yang menghambat proses pengiriman dana ke rekening panitia.