Anews. Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah menjalin Kerja Sama Operasional (KSO) penggunaan alat kemetrologian. Kerja sama ini ditujukan untuk menjaga kelancaran pelayanan tera dan tera ulang sekaligus mempercepat terwujudnya pasar tertib ukur di kedua daerah.
Kesepakatan tersebut ditandatangani di Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Praya, Selasa, 10 November 2026. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur Hadi Fathurrahman dan Kepala Dinas Perdagangan Lombok Tengah Lalu Setiawan.
Hadi mengatakan, kerja sama ini menjadi salah satu solusi atas keterbatasan alat kemetrologian yang membutuhkan biaya pengadaan dan perawatan cukup besar. Apalagi, sejumlah peralatan harus menjalani kalibrasi secara berkala untuk memastikan ketepatan pengukuran.
Melalui skema kerja sama tersebut, kedua pemerintah daerah dapat saling memanfaatkan peralatan yang tersedia tanpa harus mengadakan perangkat serupa di masing-masing daerah.
”Alat kemetrologian itu harganya mahal dan harus dikalibrasi berkala. Dengan KSO ini, kita tidak perlu lagi membeli alat yang sama. Alat yang ada di Lombok Tengah bisa dipakai di Lombok Timur, begitu juga sebaliknya,” kata Hadi.
Menurut dia, pemanfaatan peralatan secara bersama diharapkan membuat pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, termasuk pemeriksaan dan pengujian alat ukur milik pedagang.
Kepala Dinas Perdagangan Lombok Tengah Lalu Setiawan mengatakan, kerja sama antardaerah tersebut tidak sekadar menyangkut pemanfaatan fasilitas pemerintah. Lebih jauh, kolaborasi itu berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam aktivitas perdagangan.
”Ini bukan soal pinjam-meminjam alat saja, tapi soal komitmen kita melindungi konsumen. Masyarakat di Lombok Timur dan Lombok Tengah berhak mendapatkan timbangan yang jujur, takaran yang pas, dan ukuran yang benar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kemetrologian Dinas Perdagangan Lombok Timur Hari Juniawan menjelaskan, KSO tersebut juga diharapkan mempercepat pencapaian target Pasar Tertib Ukur di Lombok Timur pada 2026.
Selama ini, pelayanan tera berpotensi tertunda ketika peralatan milik daerah harus menjalani proses kalibrasi di Balai Metrologi. Dengan adanya akses terhadap peralatan milik Lombok Tengah, pelayanan dapat tetap dilaksanakan selama perangkat yang dibutuhkan tersedia.
”Kalau ada alat kita yang sedang dikalibrasi ke Balai Metrologi, pelayanan tera harus menunggu. Sekarang, kita bisa pakai alat dari Lombok Tengah. Begitu juga sebaliknya. Masyarakat tidak dirugikan,” kata Hari.
Kerja sama operasional tersebut berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua dinas juga menyepakati evaluasi bersama setiap enam bulan untuk menilai pelaksanaan kerja sama.
Melalui skema ini, kedua pemerintah daerah berharap keterbatasan sarana kemetrologian tidak lagi menjadi penghambat pelayanan. Sebab, ketepatan alat ukur dalam transaksi perdagangan berkaitan langsung dengan kepastian hak konsumen dan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas pasar.