Anews. Nasib 10.852 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Lombok Timur menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menemui jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Rabu (11/11), untuk berkonsultasi mengenai tindak lanjut kebijakan penataan aparatur sipil negara (ASN).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah kepastian penataan ribuan PPPK Paruh Waktu yang tersebar di berbagai sektor pelayanan publik.
Haerul Warisin menyampaikan, Lombok Timur saat ini memiliki 10.852 PPPK Paruh Waktu. Mereka terdiri atas guru, tenaga kesehatan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), petugas pemadam kebakaran, tenaga administrasi, serta tenaga teknis lainnya.
Menurut dia, seluruh PPPK tersebut telah masuk dalam basis data pemerintah dan memiliki nomor induk PPPK. Karena itu, konsultasi dengan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan langkah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan penataan aparatur tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB, Erwan Agus Purwanto, mengapresiasi respons Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menyikapi kebijakan penataan aparatur tersebut.
Didampingi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara, Erwan menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus melakukan koordinasi untuk merumuskan langkah strategis penataan PPPK.
Pemerintah, kata dia, berupaya membangun sistem manajemen ASN yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan. Penataan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Arah kebijakan penataan aparatur tersebut mengacu pada siaran pers mengenai penataan PPPK Paruh Waktu, guru non-ASN, tenaga kesehatan, dan rekrutmen CPNS 2026 yang diterbitkan pada 9 November.
Dalam keputusan pemerintah bersama DPR tersebut, terdapat lima poin strategis.
Pertama, PPPK Paruh Waktu lintas profesi akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Kedua, PPPK Penuh Waktu berkesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027.
Ketiga, guru non-ASN yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga batas waktu Desember 2024 memperoleh perpanjangan serta kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 melalui pengaturan khusus.
Keempat, ketentuan serupa diberlakukan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Kelima, pemerintah akan melaksanakan rekrutmen CPNS pada 2026.
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Pelaksanaannya mempertimbangkan kesiapan regulasi, validitas data, serta kemampuan anggaran masing-masing instansi.
Selama proses transisi berlangsung, para PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti biasa.
Hal lain yang menjadi perhatian dalam kebijakan tersebut adalah rencana pengalihan sejumlah kelompok tenaga PPPK ke instansi pemerintah pusat.
Guru akan dialihkan menjadi PPPK di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama. Sementara tenaga kesehatan akan berada di bawah Kementerian Kesehatan.
Adapun tenaga pemadam kebakaran dan Satpol PP direncanakan menjadi bagian dari PPPK Kementerian Dalam Negeri.
Pengaturan pengalihan tersebut akan memiliki landasan hukum berupa Peraturan Presiden yang saat ini masih dalam tahap persiapan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, kebijakan ini menjadi agenda penting mengingat jumlah PPPK Paruh Waktu yang mencapai lebih dari 10 ribu orang. Implementasinya membutuhkan kesiapan administrasi, sinkronisasi data, regulasi, serta perencanaan anggaran agar proses penataan tidak mengganggu pelayanan publik.
Konsultasi Bupati Haerul Warisin ke Kementerian PAN RB menjadi salah satu langkah untuk memastikan pemerintah daerah memiliki pemahaman yang utuh mengenai arah kebijakan tersebut, sekaligus menyiapkan tindak lanjut bagi ribuan tenaga PPPK di Lombok Timur.