Wabup Lotim Tekankan Penguatan Kapasitas Penyuluh
Terjemahan

Anews. Transisi tata kerja penyuluh pertanian menuntut peningkatan kapasitas agar pendampingan kepada petani tetap optimal. Penyuluh tak lagi cukup berperan sebagai edukator, tetapi juga dituntut menjadi inovator dan fasilitator untuk mendukung target swasembada pangan.
‎
‎Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, sebelum membuka Bimbingan Teknis Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) dan Mitigasi Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Kamis, 29 Oktober 2026.
‎
‎Edwin mengatakan, masa transisi setelah perubahan tata kerja penyuluh menjadi momentum untuk memperkuat kompetensi dan menyesuaikan pola kerja dengan tuntutan kebijakan pertanian yang terus berkembang.
‎
‎“Ketika Bapak-Ibu ditarik ke pusat tentu ada masa transisi, ada masa transformasi,” kata Edwin. Ia menegaskan, penyuluh tidak hanya bertugas memberikan edukasi, tetapi juga harus mampu menghadirkan inovasi dan memfasilitasi kebutuhan petani.
‎
‎Menurut dia, peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pemanfaatan sumber belajar yang tersedia di berbagai platform digital.
‎
‎Penguatan kompetensi tersebut dinilai penting karena penyuluh berada di garis depan pelaksanaan program pertanian. Keberhasilan mencapai swasembada pangan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kemampuan penyuluh menerjemahkan program menjadi praktik budidaya yang efektif di tingkat petani.
‎
‎Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Edwin menyoroti pentingnya ketersediaan data sebagai dasar penyusunan program dan perencanaan pembangunan daerah.
‎
‎Salah satu upaya yang tengah dibangun Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ialah bank data infrastruktur irigasi. Data tersebut mencakup infrastruktur yang menjadi kewenangan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari desa hingga pemerintah pusat.
‎
‎Menurut Edwin, keterhubungan data dan program pembangunan diperlukan agar pengembangan infrastruktur di daerah berjalan terintegrasi. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat lebih optimal dan manfaat pembangunan, terutama untuk mendukung ketahanan pangan, dapat dirasakan secara lebih luas.
‎
‎Persoalan irigasi menjadi penting dalam pengembangan pertanian karena produktivitas lahan tidak hanya ditentukan oleh teknik budidaya, tetapi juga oleh ketersediaan dan pengelolaan air yang memadai.
‎
‎Sebelumnya, Ketua Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah II Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) NTB, Darwis, mengapresiasi kehadiran Wakil Bupati Lombok Timur. Menurut dia, kehadiran pemerintah daerah menunjukkan dukungan terhadap upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, khususnya di Nusa Tenggara Barat.
‎
‎Darwis menjelaskan, bimbingan teknis tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan fungsi penyuluh pertanian di lapangan. Ia menyebut target penerapan PM-AAS di NTB mencapai 28.523 hektare.
‎
‎Untuk mendukung target tersebut, Darwis mengajak penyuluh meningkatkan produktivitas lahan dari sekitar 5 ton menjadi 6 – 7 ton per hektare. Peningkatan produktivitas itu diharapkan menjadi salah satu penopang keberlanjutan swasembada pangan.
‎
‎PM-AAS merupakan sistem budidaya padi intensif berbasis teknologi yang dikembangkan Kementerian Pertanian. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi usaha tani, menekan biaya produksi, dan meningkatkan hasil panen melalui penerapan teknologi budidaya yang lebih presisi.
‎
‎Di NTB, program tersebut didukung oleh 1.092 penyuluh pertanian. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2026 tentang perubahan tata kerja Kementerian Pertanian.
‎
‎Salah satu bentuk penerapan teknologi dalam program ini ialah penggunaan alat dan mesin pertanian modern, termasuk alat tanam benih langsung atau drum seeder. Teknologi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses tanam sekaligus mendukung peningkatan produktivitas padi.
‎
‎Namun, pencapaian target produktivitas tidak hanya membutuhkan penerapan teknologi. Penguatan kapasitas penyuluh, pendampingan yang konsisten, ketersediaan infrastruktur irigasi, serta koordinasi antarpemerintah menjadi faktor penting agar modernisasi pertanian dapat memberikan hasil nyata bagi petani.

Baca Juga :  Program BPNT Dinsos Lotim Diproses Kejaksaan

 

guest

0 Komentar
terbaru
terlama terbanyak disukai