Anews. Gubernur Nusa Tenggara Barat L. Muhammad Iqbal mengungkapkan kekeringan mulai meluas di sejumlah wilayah provinsi itu. Hingga 23 Juli 2026, bencana kekeringan tercatat terjadi di sembilan kabupaten/kota, mencakup 50 kecamatan dan 134 desa dengan lebih dari 206 ribu jiwa terdampak.
Pernyataan itu disampaikan Iqbal dalam Rapat Koordinasi Kebencanaan bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Mataram, Jumat, 24 Juli. Pertemuan tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-NTB, termasuk Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin.
Menurut Iqbal, prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan musim kemarau tahun ini datang lebih awal, berlangsung lebih lama, serta disertai curah hujan yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat langkah mitigasi sebelum dampak kekeringan semakin meluas.
”Yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan diri supaya dampaknya seminimal mungkin, terutama terhadap petani yang hidupnya bergantung pada ketersediaan air. Segala upaya kita lakukan untuk memastikan ketersediaan air masyarakat,” kata Iqbal.
Ia menambahkan, ketangguhan menghadapi bencana harus menjadi bagian dari setiap perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Dalam forum tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengusulkan bantuan pembangunan sumur bor kepada BNPB untuk mengatasi krisis air bersih di sepuluh wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan.
Selain itu, Haerul juga meminta percepatan perbaikan sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana dan hingga kini belum dapat dibangun kembali. Menurutnya, pemerintah daerah telah mengajukan usulan pendanaan kepada BNPB.
Menanggapi hal itu, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan usulan perbaikan jembatan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah diteruskan ke Kementerian Keuangan dan saat ini menunggu pembahasan.
”Kami berharap pembahasannya dapat dilakukan dalam waktu dekat,” ujar Suharyanto.
Ia juga memaparkan bahwa hingga 23 Juli 2026 tercatat 1.281 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Sebanyak 99,14 persen merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 0,86 persen berupa bencana geologi.
Di NTB, seluruh kabupaten dan kota memiliki Indeks Risiko Bencana (IRB) pada kategori sedang hingga tinggi. Kabupaten Sumbawa dan Bima berada pada kategori risiko tinggi, sedangkan daerah lainnya, termasuk Lombok Timur, berada pada kategori sedang. Risiko kekeringan dan kebakaran di wilayah NTB juga berada pada tingkat sedang hingga tinggi.
Karena itu, Suharyanto meminta pemerintah daerah menjadikan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Ia juga mendorong agar aspek kesiapsiagaan diintegrasikan ke dalam RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025 – 2029 melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan kesepakatan usulan lahan pangan berkelanjutan pada lahan baku sawah di Provinsi NTB serta penyusunan RTRW tingkat provinsi. Kesepakatan tersebut diharapkan mendukung mitigasi bencana sekaligus mendorong investasi di sektor pembangunan fisik dan infrastruktur.