Anews. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin berjanji memperbaiki akses jalan menuju kawasan wisata Desa Tetebatu dalam dua bulan ke depan. Komitmen itu disampaikan di hadapan masyarakat dan wisatawan mancanegara saat membuka Festival Seni Olahraga Presean di Lapangan Desa Tetebatu, Rabu, 22 Juli.
Menurut Haerul, perbaikan infrastruktur menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan Lombok Timur.
Ia mengatakan jalan yang layak akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan. Selain memperlancar mobilitas, kondisi infrastruktur yang baik juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga di kawasan wisata.
”Saya berjanji akan terus men-support kegiatan yang menunjang pariwisata. Ini adalah salah satu harapan pemerintah agar tamu dijaga dengan baik. Tidak boleh ada yang kesal dan tidak boleh ada tamu yang merasa tidak nyaman,” kata Haerul.
Bupati menegaskan pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai kegiatan masyarakat yang berkontribusi terhadap pengembangan destinasi wisata. Menurutnya, sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Desa Tetebatu Sabli mengatakan desa yang dikenal sebagai desa wisata tertua di Lombok Timur itu terus mencatat peningkatan kunjungan wisatawan. Sepanjang 2025, jumlah wisatawan yang datang mencapai 23.168 orang dari berbagai negara.
Adapun pada 2026, hingga pertengahan Juli, jumlah kunjungan telah menembus lebih dari 19 ribu wisatawan. Angka tersebut menunjukkan Tetebatu masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara di Lombok.
Meski demikian, Sabli mengakui realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desanya belum optimal. Ia menyatakan pemerintah desa berkomitmen meningkatkan kepatuhan masyarakat melalui penguatan sistem administrasi dan digitalisasi layanan perpajakan.
“Kami siap melaksanakan ketentuan yang berlaku, baik terkait PBB maupun pajak lainnya, seiring pengembangan sistem dan digitalisasi yang sedang dilakukan,” ujarnya.