Anews. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Pertamina, agen, dan perwakilan pangkalan elpiji menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Bupati pada Senin, 13 April 2026. Pertemuan tersebut membahas keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh gas elpiji 3 kilogram dalam beberapa waktu terakhir.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengakui kelangkaan elpiji 3 kg telah terjadi sejak akhir Ramadan. Ia menilai kondisi tersebut dipicu oleh beredarnya isu yang tidak benar sehingga mendorong masyarakat melakukan pembelian berlebihan atau panic buying.
“Isunya tidak benar, tapi masyarakat sudah terlanjur panik dan membeli dalam jumlah banyak,” kata Warisin.
Selain faktor kepanikan, Tim Satuan Tugas (Satgas) Elpiji juga menemukan adanya penyalahgunaan gas bersubsidi. Dalam sejumlah temuan di lapangan, elpiji 3 kg digunakan oleh pelaku usaha yang tidak berhak, termasuk pengusaha peternakan ayam.
“Masih banyak yang tidak boleh menggunakan, ternyata memakai elpiji 3 kg ini. Padahal sudah jelas tertulis diperuntukkan bagi masyarakat miskin,” ujarnya.
Warisin juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang meningkat signifikan. Pada 2025, daerah ini tercatat sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Nusa Tenggara Barat. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi peningkatan konsumsi energi, termasuk elpiji bersubsidi.
Untuk mengatasi kelangkaan, pemerintah daerah mengusulkan kepada Pertamina agar dilakukan penyaluran tambahan atau super ekstra dropping guna menekan lonjakan permintaan. Langkah ini akan diiringi pengawasan ketat oleh Satgas Elpiji.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah daerah berencana mengusulkan penggunaan data desil dalam pendistribusian elpiji 3 kg kepada kementerian terkait. Skema ini diharapkan dapat memastikan subsidi tepat sasaran.
“Ini salah satu upaya untuk membersihkan distribusi yang tidak tepat,” kata Warisin.
Ia juga meminta para agen tetap menyalurkan elpiji sesuai kuota ke pangkalan dan tidak mengurangi jatah yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah, kata dia, akan memperkuat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, khususnya di wilayah Rayon 1 Nusa Tenggara Barat.
Menanggapi usulan tersebut, Sales Branch Manager Rayon 1 NTB Pertamina Patra Niaga, Tommy Wisnu Ramdan, mengatakan pihaknya akan melaporkan permintaan penambahan pasokan ke kantor pusat. Ia menjelaskan, sejak 1 hingga 14 April 2026, penyaluran elpiji di Lombok Timur telah mencapai rata-rata 40.556 tabung per hari, termasuk tambahan fakultatif.
“Sudah ada penambahan sekitar 5.000 hingga 6.000 tabung per hari,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu agen elpiji, Reza, mengungkapkan pihaknya telah mengimbau pangkalan agar membatasi pembelian masyarakat maksimal satu tabung. Namun, tren di lapangan menunjukkan masyarakat cenderung membeli sekaligus tabung dan isinya.
“Para agen tidak bisa berbuat banyak, Pertamina juga kewalahan,” kata Reza.
Ia menambahkan bahwa penyaluran tambahan yang dilakukan saat ini telah melampaui alokasi normal. Meski demikian, agen tetap diminta menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Data di lapangan juga menunjukkan terdapat sekitar 1.000 kandang ayam di Lombok Timur, sebagian di antaranya menggunakan elpiji 3 kg. Selain itu, sejumlah mitra program dapur MBG juga terindikasi memanfaatkan gas bersubsidi tersebut.
Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik menyatakan bahwa pemerintah bersama Satgas telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik distribusi. Operasi pasar juga digelar untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Menurutnya, dengan adanya tambahan distribusi dan skema fakultatif, kondisi seharusnya sudah mencukupi. Ia menegaskan bahwa isu tersendatnya pasokan tidak benar.
“Alokasi saat ini sudah jauh melebihi penyaluran normal. Kami harap kondisi segera kembali stabil,” ujarnya.