Anews. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi bersama perusahaan mitra peternakan ayam broiler dan para peternak guna membahas peralihan penggunaan elpiji subsidi ke non-subsidi serta kualitas pasokan day old chick (DOC). Rapat berlangsung di ruang kerja Bupati pada Senin, 20 April 2026.
Rapat dipimpin langsung Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam forum tersebut, Warisin menegaskan pentingnya mencari solusi konkret atas persoalan yang dihadapi peternak.
“Kita harus mencari benang merah dari masalah yang ada. Jangan sampai isu yang berkembang justru menimbulkan kepanikan,” kata Warisin.
Bupati mengapresiasi kesiapan peternak untuk beralih ke elpiji non-subsidi. Namun, ia menekankan bahwa perusahaan mitra tidak hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan juga memiliki tanggung jawab untuk membantu menyelesaikan persoalan di lapangan.
Sebagai tindak lanjut, Bupati meminta Dinas Peternakan mendata jumlah kandang serta menghitung kebutuhan elpiji non-subsidi secara menyeluruh di Lombok Timur. Data tersebut akan menjadi dasar pengambilan kebijakan lanjutan.
Selain isu energi, kualitas DOC menjadi perhatian utama. Warisin meminta perusahaan mitra memastikan distribusi bibit ayam yang unggul kepada peternak, serta meningkatkan pembinaan, termasuk dalam manajemen pemeliharaan dan penggunaan energi.
Ia juga membuka opsi alternatif penghangat kandang sebagai solusi sementara. Salah satu yang akan diuji adalah penggunaan kompor berbahan oli bekas, untuk memastikan tidak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ayam.
Sementara itu, perwakilan perusahaan mitra menilai kualitas DOC yang disalurkan telah memenuhi standar. Jika ditemukan hasil yang kurang optimal, hal tersebut dinilai lebih disebabkan oleh kondisi kandang dan manajemen pemanasan yang belum sesuai standar.
Perusahaan juga menyatakan tidak keberatan terhadap kebijakan peralihan elpiji non-subsidi, namun menekankan pentingnya ketersediaan pasokan dan fleksibilitas bagi peternak kecil selama masa transisi.
Dari sisi peternak, persoalan yang paling mendesak adalah kelangkaan tabung gas non-subsidi ukuran 12 kilogram. Mereka mengaku kesulitan memperoleh pasokan karena tingginya permintaan di pasar.
Perwakilan asosiasi peternak ayam broiler Lombok Timur juga menyoroti bobot DOC yang diterima di lapangan kerap berada di bawah standar, serta berharap adanya pendampingan yang lebih intensif dari pemerintah dan perusahaan mitra.
Menutup rapat, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus melindungi peternak rakyat.
“Pemerintah ingin perusahaan tetap nyaman berusaha, tetapi juga harus ikut membina peternak dengan baik,” ujarnya.
Pemerintah daerah berencana menggelar rapat lanjutan untuk memantau implementasi hasil koordinasi tersebut.