Anews. Pemangkasan anggaran daerah oleh pemerintah pusat disebut tidak akan mengganggu program yang menyentuh langsung masyarakat. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan hal itu saat menghadiri serah terima Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kamis, 26 Februari 2026.
“Banyak yang harus disesuaikan soal anggaran, tapi saya tegaskan tidak perlu khawatir,” ujar Edwin di hadapan warga penerima manfaat.
Menurut dia, sejumlah program dari pemerintah pusat tetap berjalan melalui sinergi lintas level pemerintahan. BPBL merupakan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan BSPS berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kedua program tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah guna meningkatkan kualitas hidup.
Edwin menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga menyiapkan bantuan pangan senilai Rp 30 miliar untuk menekan beban masyarakat miskin. Ia meminta para kepala desa segera memperbarui data warga penerima manfaat.
“Hal ini penting agar data yang diinput valid dan bantuan tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati yang turut hadir berharap sambungan listrik baru dapat menopang kebutuhan dasar rumah tangga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi produktif warga.
“Jika nantinya ada problem atau kendala, silakan segera laporkan. Program ini akan terus kami awasi agar benar-benar bermanfaat dan berjalan dengan amanah dan penuh tanggung jawab,” ujar Sari.
General Manager PLN NTB Sri Heny Purwanti menjelaskan, secara total program BPBL tahun ini menyasar 12.300 rumah tangga di Nusa Tenggara Barat. Dari jumlah tersebut, 4.800 penerima berada di Kabupaten Lombok Timur, dan 1.000 sambungan di antaranya mendapat pengawalan langsung dari pimpinan DPR.
Serah terima BPBL digelar di Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, serta Desa Kotaraja. Adapun penyerahan BSPS berlangsung di Desa Senyiur, Kecamatan Keruak. Pada hari yang sama, rombongan juga meninjau pelaksanaan BSPS di Padamara, Kecamatan Sukamulia, dan Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik.
Pemerintah daerah berharap kolaborasi pusat dan daerah tetap menjadi penopang program sosial, meski ruang fiskal daerah mengalami penyesuaian.