Anews. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur, Nurul Wathon, mengingatkan seluruh sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dikbud agar menjalankan surat edaran yang telah diterbitkan pada Januari 2026.
Menurut Wathon, edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari program prioritas Kementerian Pendidikan, yakni “Tujuh Kebiasaan Hebat Anak Indonesia”. Karena itu, ia menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib melaksanakannya.
“Semua sekolah dan UPTD yang sudah menerima surat edaran itu harus melaksanakan. Nanti akan kita evaluasi setelah tiga bulan berjalan,” ujarnya, Rabu, 25 Februari 2026.
Ia menjelaskan, surat edaran tersebut memuat penegasan berbagai program kebiasaan di sekolah. Di antaranya penguatan karakter, pengembangan prestasi, kegiatan keagamaan, literasi, hingga pengombinasian dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Evaluasi implementasi, kata dia, akan dilakukan setelah Ramadan atau Idulfitri mendatang. Sekolah yang tidak menjalankan edaran tersebut akan mendapat evaluasi lanjutan dari dinas.
“Kita ingin melihat seperti apa implementasinya di lapangan. Setelah itu baru kita nilai dan tindak lanjuti,” kata Wathon.
Selain program prioritas, Wathon menyoroti persoalan tenaga pendidik, khususnya guru non-PNS. Ia menyebut jumlah guru non-database di Lombok Timur mencapai sekitar 917 orang.
Meski demikian, Bupati Lombok Timur telah mengeluarkan kebijakan agar para guru tersebut tidak dirumahkan. “Itu menjadi tanggung jawab kita ke depan bagaimana melalui kebijakan agar mereka tetap diperhatikan honornya,” ujarnya.
Untuk pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 10 miliar yang bersumber dari APBD dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jumlah PPPK paruh waktu yang akan dibayarkan dari skema tersebut sekitar 1.700 orang yang tersebar di sekolah, UPTD, dan dinas.
Adapun lebih dari 2.000 PPPK paruh waktu lainnya akan dibayarkan melalui dana BOS setelah adanya diskresi dari kementerian yang memperbolehkan penggunaan dana tersebut untuk honorarium.
Wathon berharap pembayaran honor PPPK paruh waktu dapat dirapel untuk Januari, Februari, dan Maret sebelum Idulfitri. “Minimal Januari dan Februari bisa dibayarkan bersama Maret agar maksimal,” ujarnya.
Di luar persoalan tenaga pendidik, Lombok Timur juga menghadapi tantangan besar pada sarana dan prasarana pendidikan. Wathon mengungkapkan sekitar 170 sekolah mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan.
Pemerintah daerah dalam hal ini Dikbud telah mengusulkan dana revitalisasi melalui APBN ke kementerian terkait. Namun hingga kini realisasinya belum keluar.
“Mudah-mudahan Maret ini bisa terealisasi,” katanya.
Sebagian perbaikan juga direncanakan melalui APBD. Namun, kondisi keuangan daerah yang sedang defisit membuat alokasi anggaran mengalami pengurangan, meski sekolah penerima sudah ditentukan.
Eksekusi program perbaikan direncanakan dimulai setelah Idulfitri. Selain mengandalkan anggaran pemerintah, Dikbud juga menjalin kerja sama dengan yayasan yang menjanjikan revitalisasi enam sekolah pada semester pertama tahun ini.
Kerusakan sekolah, menurut Wathon, bertambah akibat cuaca ekstrem dalam beberapa waktu terakhir. Hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan sejumlah ruang kelas bocor, termasuk di wilayah Labuhan Haji dan Jerowaru.
“Dengan perubahan cuaca yang sangat intens, kerusakan tentu bertambah. Ini yang sedang kita petakan untuk penanganan prioritas,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pekerjaan rumah sektor pendidikan di Lombok Timur tampak belum ringan, mulai dari penguatan program karakter hingga pembenahan ruang kelas yang bocor.