Anews. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri gelaran Pesona Budaya Desa Pengadangan ke-7 yang mengangkat tema “Metu Telu Nafas Harmoni di Tanah Sasak”, Sabtu, 15 November. Tidak sekadar perayaan budaya, agenda tahunan yang digelar hingga 26 November itu menjadi ruang layanan publik terpadu, mulai dari kesehatan gratis hingga administrasi kependudukan.
Di aula kantor Desa Pengadangan, Wabup Edwin menyoroti satu dokumen yang kerap luput dari perhatian warga: Akta Kematian. Ia menekankan bahwa dokumen tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pencatatan sipil, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap jaminan sosial.
“Akta kematian mempermudah keluarga mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan almarhum, terutama bagi pekerja yang iurannya ditanggung perusahaan,” ujar Edwin.
Selain itu, penghentian iuran peserta yang telah meninggal dapat mempercepat alokasi dana jaminan sosial bagi warga tidak mampu yang masih membutuhkan perlindungan.
Wabup juga mendorong masyarakat yang bekerja di sektor informal untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan mandiri. Dengan iuran mulai Rp 16.800 per bulan, ia menyebut program tersebut sebagai bentuk perlindungan dasar yang penting bagi keluarga.
Dalam kunjungannya, Edwin mengapresiasi rangkaian layanan yang dihadirkan: pemeriksaan kesehatan, pelayanan Adminduk seperti penerbitan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, hingga pembetulan data PBB.
“Semua layanan ini adalah dukungan nyata pemerintah daerah terhadap kegiatan Pesona Budaya. Yang terpenting, masyarakat terlayani dengan baik dan kegiatan budaya tetap berjalan,” katanya.
Kepala Desa Pengadangan, Iskandar, menyambut kehadiran Wabup sebagai bentuk kedekatan yang bukan sekadar seremonial.
“Beliau sudah tiga kali hadir di Pesona Budaya kami. Masyarakat merasakan perhatian yang luar biasa,” ujarnya.
Menurut Iskandar, acara budaya tahunan itu bukan hanya tontonan, tetapi wadah menghadirkan manfaat langsung bagi warga. Ia mencontohkan kemudahan warga membeli kebutuhan sembako dengan harga lebih terjangkau, yang menurutnya tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah.
Acara diakhiri dengan penyerahan santunan manfaat BPJS Ketenagakerjaan serta berbagai dokumen kependudukan KTP, KK, Akta Kelahiran, hingga SPPT oleh Wabup, didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan dan Kepala Desa Pengadangan.
Kegiatan tersebut melibatkan jajaran DPRD Lombok Timur, camat setempat, BPJS Ketenagakerjaan, tim medis RS Siloam, PMI, perangkat desa, serta masyarakat Pengadangan.