Anews. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya penguatan peran Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) dalam menjaga mutu administrasi pertanahan nasional. Pesan itu ia sampaikan dalam sambutan kuncinya pada Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025 di Bali, Selasa, 25 November 2025.
“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itulah saya mengajak kita semua untuk membenahi manajemen land tenure dan administrasi pertanahan,” ujar Nusron di hadapan ratusan anggota MASKI dari berbagai daerah.
Nusron menekankan, kualitas pekerjaan Kementerian ATR/BPN amat ditentukan oleh mutu kinerja para surveyor kadaster. “Semakin baik standar yang diterapkan MASKI, semakin kuat hasil pekerjaan pertanahan yang dihasilkan,” katanya. Ia mendorong MASKI menyusun standar, quality assurance–quality control, dan code of conduct yang lebih komprehensif bagi seluruh anggotanya.
“Produk pertanahan itu harus dapat digunakan, harus prudent, dan punya dimensi risk management yang jelas. Semua harus dicek satu per satu valid, solid tanpa penyimpangan sedikit pun,” ujarnya menegaskan.
Menurut Nusron, banyak persoalan pertanahan di Indonesia bersumber pada informasi fisik yang tidak lengkap atau tidak akurat. Ia mencontohkan fenomena satu objek tanah yang diklaim oleh banyak pihak. “Kalau satu objek tanah bisa dimiliki dua sampai lima orang, pasti ada yang salah. Kebenaran fisik itu tunggal,” katanya dalam forum bertema “Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Hukum Surveyor Berlisensi dan Peluang Bisnis Data Kadastral dalam Ekosistem Pertanahan Indonesia.”
Di hadapan peserta Munas, Nusron juga membuka peluang penerapan kewajiban sertifikasi tambahan bagi surveyor independen, khususnya terkait integritas dan manajemen risiko. “Produk itu hanya akan kredibel jika prosesnya kredibel. Dan yang paling paham soal proses adalah Bapak/Ibu sekalian,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Nusron mengingatkan pentingnya transparansi dalam setiap informasi pertanahan. “Jangan sampai hak kepemilikan masyarakat menjadi kabur karena kesalahan kadastral. Publik berhak mendapat informasi pertanahan yang setransparan-transparannya,” tuturnya.
Munas MASKI 2025 juga menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Mohamad Gugus Perdana. Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, Kepala Kanwil BPN Bali I Made Daging, dan jajaran. Ketua Umum MASKI, Loerdi Latrianto, hadir membuka jalannya musyawarah.