Anews. Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan pentingnya disiplin, pemahaman tugas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai kunci mewujudkan birokrasi yang melayani masyarakat secara optimal. Hal itu disampaikan dalam arahannya kepada pejabat lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur, pada kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati, Kamis (6/11).
Dalam arahan selama 30 menit tersebut, Bupati Haerul merangkum tiga poin utama yang menjadi pedoman bagi para pejabat dan aparatur di lingkungan Pemda Lombok Timur. “Bagaimana menjadi pelayan masyarakat yang handal, yang baik, dan menjadi citra yang baik di masyarakat,” ujarnya.
Poin pertama yang disampaikan Bupati adalah pentingnya disiplin, baik dalam waktu maupun dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Tidak hanya absen hadir dan absen pulang, tapi bagaimana disiplin Bapak-Ibu dalam bekerja, melaksanakan tugas-tugas yang ada di kantor,” tegasnya.
Menurut Bupati, pelaksanaan tugas harus berlandaskan pada pemahaman terhadap tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing jabatan, termasuk keterkaitannya dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Hal ini, katanya, akan membuka akses lebih luas terhadap berbagai program pemerintah pusat agar dapat ditarik ke daerah.
“Jadi bukan hanya sekadar mengerjakan apa yang ada di APBD itu saja,” tambahnya.
Bupati Haerul juga mengingatkan pentingnya memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah yang selaras dengan visi-misi dalam RPJMD Lombok Timur. Ia menekankan bahwa komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat menjadi kunci agar daerah mampu menunjukkan kesiapan menerima dan mengelola program serta pendanaan dari pusat.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyoroti masih adanya petugas pelayanan publik yang bersikap kurang ramah kepada masyarakat.
“Padahal mereka bekerja untuk masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh program pemerintah daerah sejatinya bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, baik di bidang kesehatan, pemerintahan desa, maupun sektor lainnya.
Selain itu, Bupati Haerul mengumumkan bahwa Pemda Lombok Timur akan menjadikan empat koperasi Merah Putih sebagai contoh bagi koperasi lainnya, yaitu di Kelurahan Selong, Desa Jenggik, Desa Montong Baan, dan Desa Jerowaru.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendukung keberadaan SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi) yang bertugas melayani Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terkait program MBG, Bupati menyebut Pemda akan mengusulkan agar daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) tetap dilayani, meski jumlah penerima manfaat relatif sedikit.
Sebelum arahan Bupati, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik juga menyampaikan pentingnya resiliensi pelayanan publik di tengah penyesuaian kebijakan transfer keuangan daerah dan desa. Ia menegaskan bahwa sinkronisasi dan harmonisasi program kementerian dan lembaga dengan program daerah menjadi krusial dalam menghadapi dinamika fiskal.
Sekda Juaini turut memaparkan tahapan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Melalui kegiatan tersebut, Pemda Lombok Timur berharap seluruh pejabat eselon II dan III, lurah, serta kepala UPT memiliki pemahaman yang utuh mengenai pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan fiskal nasional.
“Kita ingin aparatur di Lombok Timur tidak hanya bekerja sesuai rutinitas, tetapi mampu menjadi pelayan masyarakat yang berdaya guna dan berdaya saing,” pungkas Bupati Haerul.