Anews. Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi di Kabupaten Lombok Timur harus berjalan seiring dengan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta diarahkan untuk menciptakan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan dalam acara High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building TP2DD Kabupaten Lombok Timur, yang digelar pada Selasa (7/10).
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas aparatur menjadi krusial di tengah tuntutan digitalisasi yang semakin meluas di lingkungan pemerintahan.
“Agenda Capacity Building ini fokus pada peningkatan kemampuan SDM, khususnya dalam menjalankan tugas-tugas terkait digitalisasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati menyoroti manfaat dari sistem pembayaran non-tunai yang saat ini mulai diterapkan di berbagai lini layanan publik. Menurutnya, transaksi digital memberikan nilai tambah berupa akuntabilitas yang lebih baik serta efisiensi operasional.
“Kalau kita dengar dari Bank NTB, manfaatnya jelas. Pertama, transaksi menjadi lebih akuntabel, dan kedua, karena non-tunai, pasti efisien. Ini juga mencegah potensi penyalahgunaan,” tegas Bupati.
Bupati juga secara khusus menekankan bahwa digitalisasi harus diarahkan untuk memperkuat sektor penerimaan daerah, seperti retribusi pasar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak daerah lainnya. Sistem digital, lanjutnya, memberikan jaminan keamanan dan transparansi dalam proses pembayaran.
“Ketika orang membayar secara digital, prosesnya sudah clear, tidak ada bentuk tunai yang rawan disalahgunakan. Ini menjaga kepercayaan masyarakat,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang berhasil masuk dalam nominasi penghargaan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah), serta TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah), di tengah tantangan fiskal akibat pemotongan anggaran lebih dari Rp 300 miliar.
“Keberhasilan ini adalah kerja kolektif. Kita patut bangga atas kontribusi semua pihak, Kabag, Kadis, staf, semuanya,” kata Bupati.
Sementara itu, Ketua TP2DD Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, dalam pemaparannya menegaskan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan strategis yang akan mempercepat optimalisasi pendapatan daerah dan memperluas inklusi keuangan digital kepada masyarakat.
“Digitalisasi transaksi keuangan daerah bukan sekadar tren, tapi kebutuhan mendasar. Ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan kita,” ujarnya.
Juaini juga menyoroti beberapa capaian penting, termasuk penggunaan QRIS dan Virtual Account (VA) di pasar rakyat serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak secara digital. Menurutnya, ini adalah indikasi positif bahwa transformasi digital mulai diterima dan diadopsi oleh publik.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa keterbatasan literasi digital di tengah masyarakat, yang membutuhkan kerja sama lintas sektor untuk diatasi.
Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank NTB Syariah, serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
TP2DD bersama seluruh jajaran pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi sebagai pilar utama dalam pencapaian visi daerah: “Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan.”