KH Abdurrahman Wahid atau Gusdur lebih banyak dikenal sebagai tokoh pluralis dan toleransi. Padahal konsep demokrasi ala Gusdur itu banyak pula melahirkan kebijakan kebijakan lain di era kepemimpinannya sebagai Presiden kelima dalam mewujudkan tatanan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Sejak limabelas tahun lalu, pikiran pikiran Gusdur tetap dibaca ulang oleh komunitas GUSDURian agar mendapatkan referensi sikap terhadap banyak hal yang terjadi setelahnya.
Satu hal lagi, bahwa Gusdurian, komunitas masyarakat lintas identitas se nusantara itu bukan sekadar pengagum pikiran dan kata kata tapi mencari ketersambungannya dengan kekinian. Saya pun percaya, semua dinamika yang terjadi hari ini hanya pengulangan karena pasca reformasi 1998, demokrasi lebih banyak dioperasionalkan dengan politik praktis yang tak banyak berpihak pada manusia (rakyat) namun berpegang pada capaian capaian formal pemerintah dan negara dalam melihat kemakmuran dan kesejahteraan. Akibatnya, kedua tujuan tersebut cuma dinikmati oleh aparat negara dan pemerintah dengan mengabaikan fakta bahwa rakyat masih bergulat dengan hidupnya sendiri ditengah kepungan kebijakan kebijakan yang mengeksploitasi partisipasi mereka untuk ikut membangun bangsa dan negara.
Namun begitu, tindakan lah yang membuat perbedaan sehingga di masa kepemimpinannya, Gusdur dilengserkan karena berhasil membubarkan lembaga perwakilan rakyat yang dianggap biang keladi macetnya distribusi kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyat.
Pertemuan Nasional ke 15 dan Konferensi Pemikiran Gusdur sudah selesai digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Bekasi, Jakarta 28 -31 Agustus 2025. Konferensi pemikiran Gusdur sendiri baru pertamakali dilakukan dengan tiga tema besar yakni demokrasi, toleransi dan ekologi.
Banyak ide, konsep dan pembicaraan menarik selama konferensi berlangsung. Salah satunya pembuktian terbalik bagaimana kebijakan pemerintah sesungguhnya tergantung pada kesejahteraan rakyatnya.
Pernyataan yang mengandung pertanyaan, lebih dulu mana telur dengan ayam? Lebih dulu mana antara kesejahteraan dengan kebijakan untuk sejahtera langsung menyela pikiran yang sedang fokus dengan gangguan gangguan fakta yang terjadi belakangan ini.
Dari sudut pandang keberhasilan kebijakan (program pembangunan), Kebijakan yang merupakan serangkaian konsep, prinsip, atau keputusan yang menjadi dasar dan panduan untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam lingkup pemerintahan, organisasi, maupun masyarakat luas. Kebijakan dirancang untuk memandu tindakan dan keputusan guna mengatasi masalah, mengarahkan perilaku, dan memastikan konsistensi dalam mencapai suatu target yang diinginkan.
Dengan demikian, jika target yang diinginkan adalah kesejahteraan maka serangkaian konsep dari definisi diatas bisa diterjemahkan sebagai cara keluar dari ketidaksejahteraan.
Lantas apakah Nusantara (Indonesia) yang kita kenal makmur dan kaya dengan sumberdaya tidak menyejahterakan penduduk negeri?
Jika ini pertanyaannya maka jawabannya adalah kebijakan merupakan cara untuk mengelola potensi kesejahteraan yang ada.
Jika demikian, pengelolaan kesejahteraan seharusnya bisa membahagiakan semua orang. Namun karena distribusi yang tak merata, potensi yang berhasil dikelola namun tak sampai kepada rakyat membuat kebijakan tersebut dinilai salah.
Lantas kalau kebijakan yang diterapkan tak berhasil tersebut dikembalikan pada pernyataan awal, maka jelas preferensi nya adalah karena sesungguhnya kita adalah bangsa yang sejahtera sehingga apapun kebijakannya dipastikan berhasil.
Sayangnya, kebijakan untuk menyejahterakan itu tidak bersandar pada pernyataan diatas. Artinya, rakyatlah yang harus dibuat kaya dan makmur sebelum pejabat dan negara agar kebijakan dalam rangka mengatur hal hal lain yang sesungguhnya untuk menaikkan kesejahteraan diterima dengan lega.
Contoh konkritnya hari ini adalah rancangan undang undang perampasan aset bagi koruptor yang sengaja diabaikan dengan diam oleh para ketua umum partai sehingga kader mereka di DPR tak sanggup berbuat banyak.
Ada lagi reforma agraria atau pemanfaatan wilayah laut yang kebijakannya sudah terdengar sejak era Presiden Gusdur yang oleh Presiden Prabowo saat ini ingin membuktikan komitmen komitmennya untuk tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Dan banyak lagi kebijakan kebijakan lain dalam pengelolaan sumberdaya oleh negara yang belum saja menyejahterakan rakyat.
Di era Presiden Gusdur, reformasi diredam dengan politik tipu tipu, fitnah dan menggunakan rakyat sebagai perisai kepentingan kelompok yang membuat rakyat memilih memberontak dari situasi namun berhadap hadapan satu sama lain. Bukankah hal serupa sedang terjadi hari ini?
Politik memang cara berdemokrasi paling populer untuk Indonesia dengan beragam suku, bangsa dan seterusnya.
Tapi tanpa nilai maka demokrasi cuma bicara dan kata kata. Rakyat yang tak mampu menyusun kata akhirnya menyusun dendam. Rakyat tak pernah salah. Pemimpin lah yang harus berbenah.
Kalau capek dan merasa sudah berbuat maksimal, mundurlah beri kesempatan pada anak bangsa yang lain. Jangan menggerutu apalagi menuntut diistimewakan berlebihan sampai menguasai hajat hidup orang banyak sambil nyeletuk, “Rakyat tahu apa? Kami sedang bekerja untuk bangsa dan negara! ”
Kami juga tahu wahai para pemimpin dan ucapanmu menyakitkan tanpa ampun.
Terimakasih untuk para sahabat dan sponsor yang sudah mendukung kehadiran Gusdurian kota Mataram.
Manfaatnya bukan saja untuk warga tapi juga kami yang membawa pesan perubahan itu dengan istiqomah melawan keterbatasan tapi akhirnya tetap terdengar secara nasional. Hasilnya belum lagi tanggungjawab kami karena juga harus beradu dengan isu isu lain yang juga penting dari seluruh nusantara untuk direkomendasikan kepada pemangku kebijakan.