Anews. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan para tokoh agama. Hal itu disampaikan Bupati H. Haerul Warisin saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-7 masa bakti 2025–2030 di Pendopo Bupati Lombok Timur, Kamis (4/12). Ia hadir bersama Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya.
Mengusung tema “Dengan Semangat Kebersamaan Ulama, Zu’ama, dan Aghniya Kita Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Lombok Timur SMART”, Musda ini bukan sekadar agenda rutin lima tahunan. Forum tersebut menjadi arena konsolidasi, evaluasi program, dan pemilihan kepengurusan baru MUI Lombok Timur sekaligus ruang strategis memperkuat peran ulama sebagai mitra pemerintah.
Dalam pidatonya, Bupati Haerul Warisin menyinggung kondisi fiskal nasional, termasuk pemotongan anggaran dari pusat. Namun ia menolak menjadikan situasi itu sebagai hambatan bagi keberlanjutan program keagamaan di daerah.
“Pemotongan anggaran bukan alasan untuk melemah. Justru harus menjadi pemicu agar kita bekerja lebih giat,” ujar Bupati. Ia memastikan Pemkab Lombok Timur tetap mendukung pembiayaan program MUI.
Menurut Bupati, pembangunan daerah hanya dapat berjalan utuh jika tiga unsur utama ulama, pemerintah (umara), dan para dermawan (aghniya) bergerak dalam visi yang sama.
Ketua Umum MUI Lombok Timur, TGH Ishak Abdul Gani, mengingatkan kembali posisi ulama sebagai Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Pemerintah, katanya, juga memiliki peran signifikan sebagai figur publik yang memakmurkan umat. Karena itu kolaborasi keduanya tidak bisa ditawar.
Ia menyebut Musda sebagai ruang pertanggungjawaban lima tahun perjalanan organisasi sekaligus momentum memperkuat jalinan silaturahmi. MUI Lombok Timur yang kini berusia 35 tahun, kata Ishak, telah mengambil peran dalam banyak peristiwa, mulai dari penanggulangan pandemi Covid-19, respons cepat terhadap gempa, hingga menjaga stabilitas sosial di tengah isu-isu sensitif.
Perwakilan MUI Provinsi NTB yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi dukungan Pemkab terhadap penyelenggaraan Musda ke-7. Ia menegaskan bahwa pemilihan pengurus tidak melulu harus menghadirkan figur baru, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tantangan keagamaan di daerah.
“Yang penting adalah memperkuat peran MUI sebagai pembimbing umat dan perekat ormas-ormas Islam,” ujarnya.
Ia meminta agar MUI Lombok Timur terus menghadirkan gagasan kolektif yang mampu memberikan arah bagi masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial keagamaan dan perkembangan teknologi.
Musda ini diharapkan melahirkan susunan pengurus yang mampu mempertegas peran ulama dalam mewujudkan Lombok Timur yang SMART dan bermartabat. Selain pengurus MUI Lombok Timur, acara turut dihadiri perwakilan MUI NTB, unsur TNI/Polri, Ketua Baznas Lotim, tokoh agama, dan para peserta Musda.