Anews. Dalam upaya mengantisipasi gejolak harga dan mengamankan distribusi hasil panen tembakau, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama puluhan pengusaha tembakau di ruang rapat Bupati, Rabu (27/8). Rakor ini menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam menyelamatkan sektor agribisnis tembakau, yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian daerah.
Bupati Haerul menegaskan, rakor ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menanggapi aspirasi serta persoalan yang dihadapi pelaku usaha tembakau, baik dari sisi produksi maupun pemasaran.
“Kita ingin menjembatani kepentingan pengusaha dan petani. Keseimbangan di antara keduanya sangat penting untuk menjamin kelangsungan industri tembakau,” ujarnya dalam pembukaan rakor.
Dari data yang disampaikan dalam rapat, luas lahan tembakau di Lombok Timur tahun ini mengalami sedikit penurunan akibat anomali iklim, yakni seluas 26 ribu hektare untuk jenis tembakau rakyat dan Virginia. Meskipun demikian, kondisi pertanaman secara umum masih dalam kategori aman.
Namun, harga jual yang fluktuatif menjadi perhatian utama. Ketidakstabilan harga dikhawatirkan akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani.
Menanggapi tantangan tersebut, Bupati meminta para pengusaha untuk berkolaborasi dalam menentukan harga yang adil bagi kedua belah pihak. Ia juga mendorong petani untuk tetap produktif dan menjaga kualitas hasil panen.
Selain itu, Pemerintah Daerah menyatakan akan menindak tegas para pembeli atau pengusaha ilegal yang tidak mengantongi izin resmi. Praktik pembeli gelap (ilegal) yang masih marak terjadi dinilai merugikan pengusaha legal dan mengganggu stabilitas harga pasar.
“Kami akan kawal distribusi hasil panen dengan tim operasi pasar (opjar) dan tim terpadu yang telah dibentuk. Kita tidak akan biarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merusak sistem,” tegas Haerul.
Para pengusaha yang hadir menyambut positif inisiatif Pemkab Lombok Timur. Mereka berharap pertemuan seperti ini dapat dilakukan secara rutin agar terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan.
Selain meminta pemerintah menindak pembeli gelap, pengusaha juga mendorong agar dinas terkait aktif memberikan pelatihan kepada petani terkait teknik budidaya tembakau yang berkualitas.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mendorong pembentukan asosiasi pengusaha tembakau agar koordinasi dan arah kebijakan lebih terfokus. Pemerintah Daerah pun berkomitmen menggelar pertemuan rutin dua kali dalam setahun yaitu sebelum musim tanam dan saat penetapan harga sebelum pembelian.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur, Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur, Kepala Bidang Perkebunan Provinsi NTB, serta pimpinan dari puluhan perusahaan mitra petani.
Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan sektor tembakau Lombok Timur dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat petani maupun pengusaha.