AmpenanNews. Puluhan Aktivis dan para orang tua siswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Rakyat (GPR) menggeruduk kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB.
Untuk kedatangan para aktivis dan orang tua siswa ini menuntut agar Dikbud NTB bertanggung jawab terkait rancunya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Terutama dugaan banyaknya titipan oleh pejabat yang membuat siswa yang seharusnya diterima oleh SMA/SMK sesuai zonasi, namun akhirnya terpental.
” Banyak sekali permasalahan di Dikbud ini masalah PPDB sangat hancur. Karena banyak sekali dugaan surat sakti atau titipan yang disetujui oleh Kadis. Ini sudah salah, karena gara gara titipan itu, siswa yang rumahnya berdekatan terpaksa harus terbuang,” ujar Sukiman, Korlap Aksi, Senin (24/07/2023).
Bukan hanya masalah PPDB saja, para aktivis ini juga mengulik tentang permasalahan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan SMA dan SMK se NTB pada tahun 2022.
Sehingga aksi mereka didukung penuh oleh puluhan orang tua siswa lainnya yang saat itu sedang berada di kantor Dikbud untuk mengadu perihal nasib anak mereka
Akan tetapi disayangkan, para aktivis ini tidak bisa bertemu dengan kepala dinas Dikbud, H. Aidy Furqon karena sedang berada di Dompu bersama Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan ketua PAUD NTN, Niken Saptarini.
” Setelah kami dapat info kadisnya lagi di luar kota, kami disambangi oleh Sekdis, tetapi kami menolaknya karena dari sekian tuntutan kami harus ditanggapi langsung oleh kadis Dikbud, bukan Sekdis. Intinya kami melaporkan ke APH dan meminta agar APH memeriksa Kadis Dikbud NTB atas dugaan gratifikasi pada proses PPDB dan Swakelola DAK 2022. Kami minta Gubernur mencopot kadis Dikbud NTB, ” ujar Sukiman.
Salah seorang wali siswa yang nama anaknya hilang dari sekolah Zonasi mengaku kecewa dengan sikap Kadis Dokbud yang menghindar sejak informasi kekeliruan akibat PPDB mencuat.
Ia mengaku telah berada di Dikbud sejak seminggu yang lalu, hanya untuk bertemu dengan Kadis Dikbud perihal hilang nama anaknya dari SMA yang sebelumnyandia sudah diterima.
” Sudah seminggu saya di sini, kadisnya gak ada, kadisnya hilang. Apa maksudnya ini? Mana pak Gubernur, kenapa rakyatnya dibiarin dikibulin sama kadis Dikbud seperti ini,” katanya.