Anews. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memaparkan sejumlah program unggulan penguatan akses keuangan dalam Virtual Assessment Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 tingkat nasional yang digelar secara daring, Jumat, 24 Juli.
Penilaian yang berlangsung melalui Zoom Meeting itu diikuti Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, jajaran organisasi perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan sektor keuangan daerah. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin turut bergabung secara virtual.
Dalam paparannya, Haerul menegaskan komitmen pemerintah daerah memperluas akses keuangan masyarakat melalui sejumlah program. Di antaranya bantuan modal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai Rp.20 miliar, kelanjutan program Lotim Berkembang berupa subsidi bunga pinjaman bagi pelaku usaha pertanian dan perkebunan, serta gerakan Satu Santri Satu Rekening.
Haerul juga menyoroti peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur yang dinilai tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga mendukung pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di daerah itu meningkat dari sekitar Rp.10–12 miliar pada 2025 menjadi Rp.24 miliar pada 2026.
Wakil Bupati Edwin Hadiwijaya mengatakan pertumbuhan ekonomi Lombok Timur pada 2025 mencapai 4,93 persen dan meningkat menjadi 7,93 persen pada triwulan pertama 2026 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Meski demikian, angka kemiskinan masih berada pada level 13,53 persen.
Dengan jumlah penduduk hampir 1,5 juta jiwa atau sekitar seperempat populasi NTB, menurut Edwin, perluasan akses keuangan menjadi salah satu strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan kemiskinan.
Salah satu program yang dipaparkan adalah Lotim Berkembang, yang sejak 2020 memberikan akses pembiayaan kepada sektor peternakan dan UMKM. Hingga 2025, program tersebut telah menjangkau 14.564 peternak dengan tingkat kredit bermasalah (non-performing loan atau NPL) sebesar 1,03 persen, meski sempat terdampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Di sektor UMKM, sebanyak 611 pelaku usaha memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah daerah juga menggelar Car Free Night setiap malam Kamis yang menjadi ruang promosi bagi 60 UMKM. Selama 50 kali penyelenggaraan, kegiatan itu mencatat transaksi hingga Rp.464 juta dan disertai edukasi pembayaran digital.
Program lain yang dikembangkan ialah Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di lingkungan pondok pesantren. Pemerintah daerah menyebut nilai transaksi keuangan syariah melalui program tersebut meningkat dari sekitar Rp.12 juta menjadi Rp.4 miliar setelah diperluas dan didukung peningkatan literasi keuangan.
Sementara itu, Program Rekening Pelajar telah menjangkau sekitar 308 ribu siswa di Lombok Timur dengan total saldo tabungan mencapai Rp.76 miliar.
Pemerintah daerah juga mengintegrasikan penguatan akses keuangan dengan program pemberdayaan Baznas melalui Petani Mustahik, yang mendukung penanaman jagung di lahan seluas 50 hektare dan telah memasuki masa panen pada Juni lalu.
Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik mengatakan pemerintah juga menyiapkan Program Desa Berdaya untuk mendukung pengurangan kemiskinan ekstrem. Setiap keluarga sasaran memperoleh bantuan sosial sekitar Rp1,8 juta yang dipadukan dengan program kewirausahaan.
Melalui program tersebut, warga miskin ekstrem diprioritaskan menjadi pemasok dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta dilibatkan dalam Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut Juaini, integrasi berbagai program itu diharapkan mampu memperkuat efektivitas inklusi keuangan di tingkat desa.
Asisten Deputi Inklusi Keuangan dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Erdiriyo, mengapresiasi pelaksanaan Virtual Assessment TPAKD Award 2026.
Ia berharap berbagai program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dapat mendukung pembangunan daerah, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.