AmpenanNews. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, keberadaan BUMD ini juga diharapkan oleh pemerintah dapat berperan menjalankan serta mengembangkan perekonomian di daerah, Karena itu Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, dalam agenda rapat dengan Direksi seluruh BUMD mengingatkan agar BUMD berkontribusi terhadap perekonomian di daerah ini.
Pada rapat yang berlangsung, Senin (28/6) di Ruang Rapat Bupati tersebut, Bupati juga mengakui kondisi BUMD di Lombok Timur saat ini tidak seluruhnya dapat beroperasi secara baik dan mandiri.
” BUMD diharapkan dapat berperan menjalankan serta mengembangkan perekonomian di daerah. Sebagian BUMD masih sangat bergantung terhadap aliran dana dari Pemda belum semua BUMD dapat mandiri,” ungkap Bupati.
atas dasar itu Bupati kemudian meminta BUMD yang memiliki kondisi prima dapat mendukung BUMD yang masih membutuhkan sentuhan.
Bupati meminta seluruh pihak terkait dapat duduk bersama merumuskan formula yang tepat untuk membantu mengatasi persoalan yang dihadapi sejumlah BUMD saat ini. Formula tersebut harus dapat mengatasi persoalan manajerial maupun keuangan yang dihadapi BUMD, Selain itu BUMD diminta melakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan serta mendatangkan modal guna mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah.
Bupati menyebut, beberapa BUMD yang saat ini membutuhkan dukungan seperti Selaparang Energi, PDAM, dan Selaparang Agro. Demikian halnya dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang Televisi yang harus melakukan transisi siaran daari analog ke digital, menyusul kebijakan nasional berakhirnya siaran analog (analog switch off) pada 2022 mendatang. Mengingat dana yang dibutuhkan untuk transisi tersebut tidaklah kecil.
Ia juga mengingatkan agar penyelesaian persoalan BUMD tersebut dilakukan dalam suasana keterbukaan, untuk kebaikan semua pihak termasuk BUMD yang diharapkan dapat memberikan dukungan. BUMD yang termasuk dalam katagori ini adalah PT. Selaparang Finansial dan Bank NTB syariah. Sementara PD. BPR NTB juga masih dinilai belum memberikan kontribusi memadai.
Rapat tersebut di ikuti direksi BUMD, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Asisten II Setda Lombok Timur, serta kepala Bagian Ekonomi Setda Lotim.
