Tanggapan Ketua DPRD Lotim atas Dugaan Bocornya PAD

AmpenanNews. Ini tanggapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Murnan, terkait dengan adanya isu atau dugaan bocornya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab Lotim.

Dijelaskan oleh Murnan, saat ini kita belum mengarah kesitu karena kita harus membuktikan dulu isu atau dugaan itu, itu yang paling penting.

“Ini kan masih isu atau dugaan, tetapi dalam membuktikan isu atau dugaan ini seperti apa nantinya biarkan pansus DPRD yang bekerja dulu” ucap Murnan, saat ditemui media diruang kerjanya, Senin (22/08/2022).

Pansus DPRD saat ini tengah bekerja untuk dapat melihat potensi PAD Kabupaten Lombok Timur secara menyeluruh.

“Pansus sedang kita dorong untuk melihat potensi sejauh mana PAD kita, Insyaallah pansus sudah mulai berjalan akan tetapi tidak begitu masif karena masih mengumpulkan data” ulasnya.

DPRD dalam hal ini sambung Murnan, tidak menutup mata karena mengingat potensi PAD di Kab Lotim ini cukup besar.

Selain itu, Murnan, juga menyinggung soal keberadaan Aturan-aturan lama yang masih diberlakukan Pemkab Lotim untuk dapat di review kembali seperti penarikan pajak MBLB pada kontraktor, NJOP, BPHTB dan pengelolaan lahan parkir.

“Untuk NJOP kita seharusnya ditinjau ulang, itu harus ada Zona Nilai Tanah (ZNT) ini penting, begitu juga dengan MBLB dan Parkir” bebernya.

Menyinggung soal pengelolaan lahan parkir, Murnan juga menyebut agar ditertibkan karena pemerintah sudah memiliki kewenangan untuk itu.

“Untuk parkir juga harus ditertibkan karena Pemerintah sudah punya kewenangan untuk mengelolanya jangan sampai sebaliknya Pemerintah di dikte oleh Orang-orang tertentu” singkatnya.

Politisi PKS ini juga sempat menceritakan kisah pertemuannya dengan salah seorang petugas parkir di salah satu kawasan di Kab Lotim.

“Saya pernah bertanya disalah satu tempat parkir, saat itu saya bertanya ke tukang parkir soal siapa yang menyuruhnya mengelola lahan parkir, tukang parkir menjawab dia disuruh mengelola parkir oleh oknum Dinas tertentu “Red” yang tidak ada kaitannya dengan Dinas Perhubungan selaku pengelola lahan parkir. Saat itu juga saya menyimpulkan apa korelasinya terhadap dinas yang telah mengkapling lahan parkir tersebut sementara tidak ada kaitannya dengan PAD Parkir” singkat cerita dan dugaannya.

“Silahkan yang bekerja sekarang untuk parkir tetap dipekerjakan akan tetapi ditertibkan aturannya dan mekanismenya, jangan kemudian menghilangkan pekerjaan mereka tapi Oknum-oknum pejabat yang terlibat ini harus ditertibkan yang bukan kewenangannya, lahan parkir ini kan di Kapling-kapling sehingga pendapatannya tentu tidak akan masuk ke PAD” ulas dugaan Murnan.

Selain itu pendapatan asli daerah di BLUD dan PBB juga tak luput dari perhatian Murnan, Ia menggaris bawahi bahwa PAD pada BLUD tersebut juga harus dapat ditertibkan.

“Dibeberapa pendapatan seperti di BLUD ini juga harus ditertibkan lalu potensinya seperti apa, kemudian terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini kan banyak kendala justru di lapangan oleh Pihak-pihak tertentu, kadang pungutan PBB itu di pinjam alias mengendap ini repot juga” beber dugaannya.

DPRD berharap PBB ini harus lebih efektif, contoh : seperti apa misalnya dalam memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada ditingkat Desa, sehingga tidak lagi seperti kemarin, “ini harus ada perubahan Pola juga”.

“Jangan senang dengan zona nyaman yang ada saat ini sementara itu tidak menghasilkan nilai tambah, kita ingin ada nilai tambah dari sebelumnya, jadi di review dong Aturan-aturan yang kira-kira sudah cukup lama” singkatnya