AmpenanNews. Atensi 15 Kecamatan yang tengah mengalami kekeringan di Kabupaten Lombok Timur (Kab.Lotim) sampai dengan hari ini terus diupayakan akan solusinya. Salah satunya yakni dengan cara mengatur pola distribusi air bersih.
Armada tangki air bersih yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dirasa masih jauh dari kecukupan namun harus dapat diefektifkan untuk dapat melayani wilayah terdampak kekeringan pada musim kemarau saat ini.
Di katakan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Iwan Setiawan, saat ini pihaknya telah menandatangani kontrak dengan enam perusahaan swasta yang siap mendistribusikan air ke wilayah terdampak.
‘’Kami membayar tunai antara Rp150 ribu sampai Rp250 ribu untuk satu tangki air bersih kepada perusahaan swasta tersebut, tergantung jarak yang ditempuh” katanya
Iwan menyebutkan, dalam distribusi air kepada masyarakat, pihaknya memberikan jadwal untuk di lakukan distribusi
‘’Titik lokasi yang di antar kami yang buatkan jadwal dan menentukan lokasi. Dengan pola pembagian seperti ini Insha Allah akan lebih efektif dan efisien. Sehingga masyarakat betul-betul mendapatkan air dan tidak hanya laporan saja,’’ ujarnya.
Pola tersebut juga dinilai akan dapat memberikan ruang bagi BPBD Lotim untuk bisa maksimal ke kecamatan yang lain untuk disuplai air dengan mobil tangki yang ada di BPBD.
‘’Selain enam tangki swasta, dua armada tangki dari BPBD, tetap dikerahkan setiap hari ke kecamatan Jerowaru. Sedangkan untuk 14 kecamatan lainnya tetap dari armada yang dari BPBD, Lanjutnya, Pola distribusi tersebut mulai di efektif pada Kamis (1/10).
‘’Rata-rata per hari kita distribusikan 20 tangki air bersih dari yang swasta dan 10 tangki dari mobil tangki BPBD, sehingga total rata rata 30 tangki per hari utk kecamatan Jeroaru ,’’ katanya.
Sementara dengan pola kontrak tangki pihak swasta, BPBD berniat selain memberikan suplai air bersih yang maksimal kepada masyarakat, juga dapat menggerakan perekonomian masyarakat hususnya pengusaha tangki swasta.
” Kami tidak ingin masifnya distribusi air dari BPBD ini lalu kemudian membuat pengusaha lokal menjadi penonton dan usaha mereka menjadi terganggu, lebih-lebih di masa pandemi Covid-19″
Dalam kontrak yang di sepakati antara BPBD dan pihak perusahaan swasta, pembayaranya secara tunai atau real cost sesuai dengan jumlah suplai air bersih kepada masyarakat, jika lebih banyak disuplai maka semakin baik.
“Kami membuat suplai minimal per tangki 4 kali untuk didistribusikan” ucapnya.
Pelaksanaan program secara real cost seperti ini merupakan terobosan baru terhadap pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak kekeringan di Lotim. Sehingga BPBD berharap pola ini dapat berjalan dengan baik dan berdampak pula bagi masyarakat.