Anews. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyalurkan insentif kepada 416 guru honorer tingkat SMP negeri melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp.124,8 juta atau Rp.300 ribu untuk setiap penerima.
Penyaluran insentif tersebut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan rumah layak huni melalui program Mahyani dan Rehani, serta bantuan gerobak usaha dalam program Z-Kup. Kegiatan berlangsung di Rumah Adat Sembalun, Senin, (9/11/2026).
Ketua Baznas Lombok Timur Muhammad Kamli mengatakan, penerima insentif merupakan guru honorer yang telah melalui proses verifikasi langsung oleh petugas di lapangan. Setiap satuan pendidikan diwakili lima orang guru.
Menurut Kamli, program tersebut merupakan bagian dari kelanjutan kerja sama Baznas dengan Kementerian Agama yang sebelumnya menyasar tenaga pendidik tingkat TK/PAUD, SD, hingga SMP.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan, pembangunan daerah tidak semestinya hanya diukur dari pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan gedung. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui sektor pendidikan, juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Ia mengakui nilai insentif yang diberikan kepada guru honorer belum sebanding dengan tanggung jawab mereka dalam mendidik generasi muda. Namun, bantuan tersebut disebut sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah terhadap tenaga pendidik, khususnya yang bekerja di lembaga pendidikan swasta.
“Walaupun tidak seberapa, ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada para guru yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak bangsa,” ujar Haerul Warisin.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyinggung peluang perubahan status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Ia berharap perkembangan regulasi ke depan membuka kesempatan lebih luas bagi PPPK, termasuk peluang menduduki jabatan kepala sekolah.
Selain itu, ia menyebut banyaknya aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun berpotensi membuka kesempatan bagi generasi muda untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Di luar sektor pendidikan, pemerintah daerah juga mengarahkan perhatian pada persoalan perumahan masyarakat. Haerul Warisin mengatakan, koordinasi dengan pemerintah pusat telah menghasilkan alokasi ribuan bantuan rumah layak huni dari berbagai sumber, termasuk kementerian dan Baznas.
Program tersebut direalisasikan melalui Mahyani dan Rehani. Kedua program ini diarahkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak, baik melalui pembangunan maupun perbaikan rumah.
Baznas Lombok Timur mengalokasikan anggaran Rp900 juta untuk program Mahyani dan Rp840 juta untuk Rehani. Khusus program Rehani, sebanyak 42 rumah penerima manfaat menjadi sasaran renovasi agar memenuhi standar kelayakan huni.
Baznas juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi melalui penyaluran gerobak jualan yang dilengkapi modal usaha sebesar Rp.1 juta bagi setiap penerima. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Menutup arahannya, Haerul Warisin menegaskan bahwa orientasi kerja pemerintah daerah harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam membangun daerah dan membantu masyarakat. Ia mengatakan pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pencitraan, melainkan harus memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat bagi warga.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lombok Timur, Forkopimcam Sembalun, serta sejumlah pihak terkait.