Anews. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak berhenti pada peningkatan jumlah produksi. Menurut dia, kualitas dan nilai tambah produk menjadi kunci agar UMKM Lombok Timur mampu menembus pasar nasional hingga ekspor.
Haerul mengatakan Lombok Timur memiliki modal ekonomi yang besar. Daerah ini memiliki sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kelautan yang tersebar luas. Keragaman potensi tersebut menjadikan Lombok Timur sebagai daerah dengan jumlah UMKM terbesar di Nusa Tenggara Barat.
Hal itu disampaikan Haerul saat membuka Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) NTB 2026 di Rupatama 2 Kantor Bupati Lombok Timur.
Menurut Haerul, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan UMKM. Pada 2025, Pemkab Lombok Timur mengucurkan dana tunai Rp.20 miliar untuk mendukung permodalan pelaku usaha.
Namun, dukungan modal saja dinilai belum cukup. Pelaku UMKM perlu memperbaiki kualitas produk, manajemen usaha, pemahaman pasar, serta kemampuan mengelola keuangan.
“Jangan hanya mengejar kuantitas. Yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk sehingga mampu masuk ke pasar nasional,” kata Haerul.
Ia mengatakan UMKM Lombok Timur bergerak di berbagai sektor, mulai dari produk olahan pertanian dan peternakan hingga kerajinan. Keragaman tersebut menjadi modal sosial sekaligus ekonomi yang perlu diperkuat dengan literasi keuangan.
Haerul mengingatkan, produk yang bagus tidak akan optimal menghasilkan nilai ekonomi apabila tidak dibarengi tata kelola usaha dan pemahaman pasar yang memadai.
“Seluruh proses, mulai dari produksi sampai menghasilkan nilai ekonomi, membutuhkan pemahaman literasi keuangan yang matang,” ujarnya.
Selain UMKM, Haerul menyoroti potensi porang sebagai salah satu komoditas yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian Lombok Timur.
Ia menyebut daerahnya memiliki satu-satunya pabrik pengolahan porang berkapasitas besar di NTB. Fasilitas tersebut mampu mengolah porang segar menjadi tepung porang maupun chips.
Menurut Haerul, potensi ekonomi komoditas tersebut akan semakin besar apabila ketersediaan bahan baku dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan masa panen porang bergantung pada ukuran bibit. Bibit berukuran lebih besar dapat dipanen dalam waktu sekitar enam hingga delapan bulan dengan berat umbi mencapai 6-10 kilogram.
Produk olahan porang tersebut tidak hanya ditujukan untuk pasar ekspor. Tepung porang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk pangan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bahkan tengah menyiapkan ekspor perdana tepung porang ke Tiongkok. Haerul mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyelesaian proses perizinan karantina.
“Kalau proses perizinan karantina selesai, ekspor dapat segera dilaksanakan,” ujarnya.
Kepala Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnaen mengatakan Lombok Timur menjadi daerah yang menerima fasilitasi terbanyak dalam program Desa Berdaya pada 2026.
Sebanyak tujuh Desa Berdaya Transformatif dan 64 Desa Berdaya Tematik di Lombok Timur akan menerima bantuan berupa transfer dana langsung kepada masyarakat.
Iskandar mengatakan pendampingan diperlukan agar dana tersebut digunakan untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif. Sebanyak 144 pendamping disiapkan untuk mendampingi keluarga penerima manfaat, memperbaiki tata kelola keuangan, dan mendorong pengembangan UMKM lokal.
Program tersebut juga diarahkan agar produk UMKM memiliki daya saing lebih luas, termasuk membuka peluang pasar ekspor.
Iskandar mengatakan seluruh program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi NTB saat ini diarahkan pada upaya menurunkan angka kemiskinan.
Ia menyebut angka kemiskinan absolut di NTB saat ini mencapai 11,17 persen atau sekitar 624 ribu jiwa. Pemerintah provinsi menargetkan angka tersebut turun di bawah 10 persen.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 7,4 persen masih banyak ditopang sektor pertambangan. Menurut Iskandar, struktur pertumbuhan tersebut perlu ditransformasikan agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat.
Melalui RPJMD, pemerintah provinsi berkomitmen mengarahkan transformasi ekonomi secara bertahap ke sektor kelautan, pariwisata, dan UMKM.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho mengatakan keterlibatan BI dalam Forum KSSK dilandasi semangat yang sama dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat.
Ia mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wilayah sekaligus mengaitkannya dengan program Desa Berdaya dan upaya pengentasan kemiskinan.
Menurut Ignatius, kesamaan visi pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi dasar bagi BI untuk memberikan dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat.
Ia berharap forum tersebut dapat meningkatkan kesadaran dasar pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan.
Forum KSSK NTB 2026 mengusung tema “Sinergi dalam Mendukung Program Desa Berdaya”. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Pajak NTB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTB, Otoritas Jasa Keuangan NTB, Lembaga Penjamin Simpanan II Surabaya, serta pelaku UMKM Lombok Timur.
Dalam kegiatan itu juga dilakukan penyerahan plakat Forum KSSK NTB 2026 secara simbolis kepada Sekretaris Daerah Lombok Timur, Bappeda Provinsi NTB, Dinas Perdagangan Lombok Timur, serta perwakilan UMKM dari Desa Berdaya Lendang Nangka dan UMKM Tenun Nyelangkok dari Desa Berdaya Kembang Kerang.