Anews. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan penguatan Program Desa Berdaya di empat desa sebagai upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Program tersebut ditandai dengan penyerahan dukungan peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kamis, 30 Juli.
Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik, Sekretaris Daerah NTB Abul Chair yang mewakili Gubernur NTB, Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo, pemerintah desa, serta sejumlah lembaga keuangan dan mitra strategis.
Sekretaris Daerah NTB Abul Chair mengatakan keberhasilan program peningkatan kesejahteraan masyarakat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, mitra kerja, dan pemerintah desa. Menurut dia, pembangunan hanya akan bermakna apabila bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
”Ujung dari seluruh ikhtiar yang kita lakukan adalah kesejahteraan masyarakat. Pemerintah provinsi dan kabupaten meletakkan fondasinya, para mitra membagikan ilmunya, dan kepala desa bersama masyarakat yang melaksanakannya,” kata Abul.
Ia mengapresiasi dukungan para mitra yang tidak hanya menyalurkan bantuan permodalan, tetapi juga memberikan pendampingan dan edukasi keuangan. Menurut dia, peningkatan literasi keuangan menjadi bekal penting agar masyarakat mampu mengelola modal usaha secara lebih produktif.
Abul juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal yang dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga.
”Gunakan lembaga keuangan yang aman, resmi, dan bermanfaat. Jika dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat terus berkolaborasi, saya yakin Lendang Nangka tidak hanya menjadi desa yang maju, tetapi juga desa berdaya,” ujarnya.
Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo mengatakan Program Desa Berdaya merupakan bagian dari upaya OJK memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Program itu dijalankan bersama OJK Pusat dan sejumlah mitra strategis di empat desa prioritas, yakni Desa Lendang Nangka Utara, Desa Mangkung, Desa Buwun Mas, dan Desa Mekar Sari.
Rudi menyebut program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur NTB agar pendampingan masyarakat desa dilakukan secara lebih terstruktur.
”Kami bersinergi dengan OJK Pusat untuk memberikan dukungan maksimal kepada empat desa fokus. Pendampingan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur sejak tahun lalu,” kata dia.
Saat ini, kata Rudi, indeks literasi keuangan masyarakat berada di kisaran 66 persen. OJK menargetkan angka tersebut, bersama indeks inklusi keuangan, dapat meningkat hingga 90 persen melalui program edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan.
Selain penyerahan bantuan, kegiatan itu juga diisi dengan penandatanganan kerja sama keagenan antara perbankan syariah dan pendamping desa, kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Desa Lendang Nangka Utara dengan pihak apoteker sebagai pembeli hasil usaha masyarakat, serta penandatanganan Pakta Integritas oleh perwakilan penerima manfaat dari empat desa sasaran.
Sejumlah lembaga keuangan turut menyerahkan bantuan modal usaha, buku tabungan, dan fasilitas transaksi digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendorong penggunaan transaksi digital di tingkat desa.