Anews. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, menyebut bantuan revitalisasi sekolah tahun 2026 mulai keluar. Bantuan tersebut berasal dari usulan sejumlah anggota DPR RI dan DPD.
“Bantuan revitalisasi sekolah dari usulan-usulan DPR RI sudah keluar. Ada yang lewat PKB, Gerindra, dan DPD,” kata Wathoni saat ditemui media di kantornya.
Ia mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi dukungan anggota legislatif pusat yang memperjuangkan peningkatan sarana pendidikan di Lombok Timur, termasuk untuk sekolah negeri maupun swasta.
“Kami sangat berterima kasih atas bantuan dari DPR RI, termasuk melalui Lalu Ari dari Partai PKB atas bantuan ke sekolah binaan, baik negeri maupun swasta. Kita apresiasi itu dan kita buatkan rekomendasi untuk dibawa ke Jakarta dalam penandatanganan PKS. Jumlahnya cukup banyak,” ujarnya.
Menurut dia, sekolah swasta juga banyak diusulkan mendapatkan bantuan revitalisasi oleh anggota DPR RI. Pemerintah daerah, kata dia, bersyukur karena ada perhatian terhadap peningkatan kualitas sarana pembelajaran di daerah.
“Sekolah swasta juga banyak diusulkan oleh teman-teman DPR RI. Kita bersyukur ada yang mau berjuang untuk peningkatan kualitas sarana pembelajaran pendidikan di Kabupaten Lombok Timur,” katanya.
Wathoni juga menyebut untuk bantuan reguler dari pemerintah pusat hingga kini belum kelur. Dinas Pendidikan berharap pencairan bantuan tersebut dapat terlaksana pada Juni mendatang.
“Untuk bantuan yang reguler dari pusat itu belum, dan kita berharap bulan Juni bisa keluar,” ucapnya.
Ia menjelaskan, kondisi itu membuat pemerintah daerah belum bisa langsung menangani seluruh sekolah rusak menggunakan anggaran daerah (APBD). Sebab, ada kekhawatiran sekolah yang sudah diperbaiki melalui APBD justru juga mendapatkan bantuan revitalisasi pusat sehingga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi.
“Itu sebabnya ketika ada sekolah yang rusak kita tidak langsung tanggapi atau bantu dari APBD. Dikhawatirkan nanti ketika dia dapat dana revitalisasi dari pusat maka akan terhapus. Itu yang kita khawatirkan,” kata dia.
Wathoni juga menyinggung sistem pendataan kerusakan sekolah yang kini dinilai lebih baik dibanding sebelumnya. Menurut dia, saat ini seluruh kondisi sarana sekolah sudah terintegrasi dalam sistem pelaporan digital dan diverifikasi oleh tim independen dari perguruan tinggi.
“Kalau dulu manual, ya tidak bisa terbaca semua. Sekarang semua sekolah bisa menyampaikan laporan terhadap keadaan sarananya, sehingga lebih mudah dipetakan,” ujarnya.
Ia juga menyebut sebaran bantuan revitalisasi tahun 2025 dinilai cukup luas, meski kuota yang tersedia masih terbatas. Total ada 62 sekolah tingkat TK, PAUD, dan SD yang mendapatkan bantuan revitalisasi tahun itu.
“Sebaran revitalisasi tahun 2025 luar biasa, cuma kuota kita terbatas, semoga di tahun 2026 ini kuota kita bisa lebih” harapnya.
Di sisi lain, jumlah sekolah rusak di Lombok Timur masih cukup tinggi. Dinas Pendidikan mencatat sedikitnya ada 152 SD dalam kondisi rusak pada tahun 2026 ini.
Sejumlah sekolah yang menjadi prioritas penanganan di antaranya SD 5 Jerowaru, SD 5 Kotaraja, sejumlah SD di Kecamatan Sakra Timur, dan Keruak dan banyak sekolah lainnya. Namun penanganannya masih menunggu kepastian bantuan revitalisasi pusat.
“Karena kalau nanti dapat dari dana revitalisasi lalu juga dapat dari Pemda, itu bisa jadi persoalan,” ujarnya.
Selain itu, ada pula sekolah yang telah ditangani melalui Belanja Tidak Terduga atau BTT, yakni SD 3 Pandanwangi dengan nilai 400 juta.