Anews. Langkah nyata mempercepat pembangunan sektor pertanian di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Lombok Utara, terus diupayakan. 13 Mei 2026 – Sebuah delegasi resmi yang dipimpin oleh jajaran pengurus Tingkat Wilayah Tani Merdeka Indonesia (TMI) NTB dan pengurus Daerah TMI Kabupaten Lombok Utara, melaksanakan audiensi penting di Kementerian Pertanian RI, Rabu (13/5/2026. Pertemuan ini diterima langsung oleh Wakil Menteri Pertanian RI, Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA, bersamaan dengan Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian, dalam rangka membahas dan mengusulkan percepatan pelaksanaan enam program prioritas infrastruktur dan pengembangan lahan pertanian.
Rombongan delegasi dipimpin langsung oleh Ketua DPW TMI NTB, Haerul Ar, didampingi Sekretaris DPW TMI NTB, Muhammad Husni, S.T. serta Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Lombok Utara, Tawadi, S.A.P. Turut hadir memperkuat delegasi, Sekretaris DPD TMI KLU, Rukyal Muhtadin, S.Pd, Kabid Pemberdayaan Perempuan, Sulis Ning Rahayu, dan Kabid Hukum, Putri Patikasari, S.H. Pertemuan berlangsung hangat, konstruktif, dan penuh semangat membangun, mengingat Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, juga merupakan Ketua Umum Pusat Tani Merdeka Indonesia, sehingga pemahaman terhadap aspirasi dan kebutuhan anggota di daerah sangat mendalam dan selaras.
Dalam penyampaiannya, delegasi memaparkan kondisi geografis dan potensi besar sektor agraris di Lombok Utara, yang sayangnya hingga kini masih terkendala keterbatasan infrastruktur dasar. Enam program utama yang didorong dan menjadi fokus utama pertemuan tersebut meliputi: pengembangan dan perbaikan Jaringan Irigasi Pertanian, pembangunan Embung, program Optimalisasi Lahan Pertanian (OPLH), pembuatan Sumur Bor, pengembangan Bor Irigasi, serta pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT). Keenam program ini dinilai sangat krusial dan menjadi kunci utama untuk meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, hingga kesejahteraan petani di wilayah yang sebagian besar lahannya merupakan lahan kering dan rawan kekeringan tersebut.
Ketua DPW TMI NTB, Haerul Ar, dalam keterangannya usai pertemuan menyatakan bahwa audiensi ini merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi dan memastikan Lombok Utara menjadi salah satu lokus prioritas penyaluran bantuan dan pembangunan dari pusat. “Kami membawa data riil dan aspirasi ribuan petani di Lombok Utara. Wilayah kami memiliki potensi luar biasa, namun terhambat akses air dan jalan. Melalui pertemuan ini, kami memohon perhatian serius Bapak Wakil Menteri dan jajaran Dirjen agar program irigasi, embung, sumur bor, optimalisasi lahan hingga jalan usaha tani segera digulirkan. Ini adalah modal dasar agar petani kami bisa bekerja lebih produktif, panen lebih sering, dan pendapatannya meningkat,” ujar Haerul Ar.
Hal senada disampaikan Ketua DPD TMI Lombok Utara, Tawadi, S.A.P, yang menegaskan bahwa keberadaan infrastruktur tersebut akan mengubah wajah pertanian di daerahnya. “Jalan Usaha Tani yang baik akan memangkas biaya angkut hasil panen, sementara ketersediaan air lewat embung, sumur bor, dan irigasi akan memutus mata rantai ketergantungan pada musim hujan. Program Optimalisasi Lahan pun sangat kami butuhkan agar lahan-lahan yang selama ini kurang produktif bisa disulap menjadi lahan subur dan bernilai ekonomi tinggi,” tambahnya.
Menanggapi pemaparan delegasi, Wakil Menteri Pertanian, Dr. Sudaryono, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif, keseriusan, dan kesiapan organisasi TMI di tingkat wilayah maupun daerah dalam memetakan kebutuhan pembangunan. Ia menegaskan bahwa enam program yang diusulkan tersebut sejalan dan masuk dalam skema prioritas utama Kementerian Pertanian tahun 2026–2029, yang berfokus pada perluasan akses air, perbaikan jaringan irigasi, efisiensi penggunaan lahan, serta pemulusan akses transportasi hasil tani. Bapak Wamentan juga menginstruksikan kepada jajaran Dirjen Lahan dan Irigasi untuk segera melakukan verifikasi teknis dan percepatan perencanaan anggaran bagi usulan yang masuk dari Lombok Utara, mengingat wilayah tersebut dinilai memiliki prospek pengembangan komoditas strategis yang sangat besar.
“Saya sangat paham betul kondisi di lapangan, karena saya pun lahir dan besar dari lingkungan petani. Apa yang disampaikan rekan-rekan TMI NTB dan Lombok Utara ini sangat tepat dan sesuai dengan arah kebijakan pusat. Infrastruktur air dan jalan adalah nyawa pertanian. Kami akan pastikan usulan ini diproses dengan cepat, akurat, dan tepat sasaran, agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi petani seperti TMI adalah kunci keberhasilan kedaulatan pangan nasional,” tegas Wamentan Sudaryono.
Sementara itu, Sekretaris DPW TMI NTB, Muhammad Husni, S.T, menyampaikan bahwa hasil audiensi ini menjadi tonggak penting. “Kami pulang dengan membawa pesan dan komitmen yang kuat dari pusat. Langkah selanjutnya, kami akan berkoordinasi erat dengan Pemerintah Daerah Lombok Utara untuk menyinkronkan program, menyiapkan data teknis lahan, serta memastikan ketika bantuan dan pembangunan tiba, masyarakat sudah siap mengelola dan memeliharanya secara mandiri dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Pertemuan ini ditutup dengan diskusi teknis mendalam antara delegasi dengan jajaran Dirjen Lahan dan Irigasi terkait mekanisme pengajuan, persyaratan administrasi, serta jadwal pelaksanaan. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa peran organisasi masyarakat tani sangat vital sebagai jembatan aspirasi daerah ke pusat, demi mewujudkan pembangunan pertanian yang merata, maju, dan menyejahterakan petani Indonesia, khususnya di tanah Lombok Utara.