Anews. Kementerian Sosial menggelar audiensi dengan sejumlah kepala daerah di Jakarta, Selasa (28/4). Dalam forum itu, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan tiga persoalan utama daerah kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Pertama, program Sekolah Rakyat. Haerul menyebut pelaksanaan program yang telah berjalan dua tahun itu masih terkendala lahan dan fasilitas. Sebanyak 100 siswa setara SD masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lenek, sementara 125 siswa setara SMA menggunakan gedung eks Akper Sakra.
Pemerintah daerah, kata dia, telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare. Namun kebutuhan lahan yang disampaikan belakangan mencapai 7 hektare. “Kami tetap berkomitmen mendukung keberlanjutan program ini,” ujar Haerul.
Kedua, terkait kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan sekitar 130 ribu warga Lombok Timur dinonaktifkan kepesertaannya. Padahal pada 2026, pemda telah mengalokasikan Rp.90 miliar untuk pembayaran iuran, naik dari Rp.80 miliar tahun sebelumnya.
“Jika tidak diambil alih pusat, kami harus menambah sekitar Rp.50 miliar. Ini cukup berat bagi APBD,” katanya.
Adapun untuk bantuan sosial, Haerul memastikan penyalurannya relatif aman.
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul meminta pemerintah daerah tetap fokus dan bersinergi dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, termasuk pengawasan.
Soal BPJS, ia menjelaskan sekitar 70 ribu peserta dinonaktifkan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Namun, sebanyak 72 ribu jiwa kembali diaktifkan sesuai kriteria penerima.
“Penonaktifan ini untuk pemutakhiran data. Yang tidak ditanggung pusat, dapat diambil alih daerah,” ujar Saifullah.