Anews. Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, kembali mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak. Usulan itu disampaikan saat ia mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam kunjungan kerja ke KNMP Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Jumat, 27 Februari 2026.
Bupati yang akrab disapa H. Iron itu menyoroti angka kemiskinan di Lombok Timur yang masih berada di kisaran 13,43 persen. Menurut dia, sebagian angka tersebut berasal dari komunitas nelayan yang belum sepenuhnya menikmati kesejahteraan dari sektor kelautan.
“Keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih ini sangat kita butuhkan untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkap yang tentunya akan berdampak pada kesejahteraan nelayan,” ujar H. Iron di hadapan Menteri.
Ia berharap, dengan pengembangan KNMP di Tanjung Luar, kesejahteraan nelayan meningkat dan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan daerah.
Dalam kesempatan itu, H. Iron juga meminta dukungan penuh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melengkapi fasilitas penunjang di kawasan KNMP. Salah satu yang disorot adalah kebutuhan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) serta bantuan kapal tangkap.
“Kami minta supaya izin prinsip pendirian SPBN di KNMP Desa Ekas ini bisa segera dikeluarkan. Selanjutnya nanti kami Pemerintah Daerah melalui BUMD yang ada akan melanjutkan kebutuhan yang lain sampai beroperasinya nanti,” katanya.
Permintaan tersebut mendapat respons positif dari Menteri Trenggono. Ia menyatakan pemerintah pusat akan memberikan 10 kapal untuk operasional Koperasi Merah Putih di wilayah tersebut. Selain itu, pembangunan SPBN yang dalam pernyataannya disebut SPBUN juga akan difasilitasi pemerintah pusat.
“Begitu juga dengan permintaan adanya pembangunan SPBUN di wilayah Ekas, pemerintah pusat akan memberikan,” ujar Trenggono yang disambut tepuk tangan hadirin.
Program Kampung Nelayan Merah Putih digagas sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan melalui penguatan kelembagaan dan fasilitas. Namun tantangan implementasi kerap muncul, mulai dari tata kelola koperasi, keberlanjutan bantuan, hingga pengawasan distribusi sarana.
Pengamat ekonomi kelautan menilai, bantuan kapal dan SPBN memang penting, tetapi tidak cukup tanpa pembenahan sistem distribusi hasil tangkap dan akses pasar. “Kuncinya bukan hanya pada aset fisik, tetapi pada manajemen dan kepastian harga jual ikan,” ujar seorang analis perikanan.
Kini publik menanti realisasi janji tersebut: apakah 10 kapal dan fasilitas bahan bakar benar-benar mampu menggerakkan roda ekonomi nelayan, atau sekadar menjadi proyek seremonial tanpa dampak signifikan terhadap angka kemiskinan di Lombok Timur.