Anews. Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal memimpin High Level Meeting (HLM) bertajuk “Orkestrasi Pembangunan” yang dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-NTB di Hotel Katamaran, Jumat (13/2). Pertemuan tersebut membahas percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ekonomi desa, serta penanganan persoalan persampahan.
Gubernur NTB menekankan penguatan basis ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih. Hingga saat ini tercatat 1.166 Koperasi Desa (Kopdes) telah berbadan hukum di seluruh kabupaten/kota di NTB.
“ Kami telah menetapkan 50 Kopdes Model berdasarkan identifikasi potensi wilayah. Dari jumlah tersebut, 10 koperasi telah mendapatkan dukungan penguatan dari Bank Mandiri,” ujarnya.
Pertemuan juga membahas progres Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menyoroti program Desa Berdaya Transformatif yang menyasar 106 desa/kelurahan berstatus miskin ekstrem, Ia menegaskan pendekatan yang digunakan berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang.
“ Kita menghindari pendekatan ‘Sinterklas’ yang hanya memberi bantuan sosial sementara. Fokus kita adalah pemberdayaan jangka panjang agar masyarakat yang keluar dari garis kemiskinan tidak kembali lagi pada tahun berikutnya,” tegasnya.
Lalu Iqbal, mengajak kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, NGO, CSR, hingga Baznas agar intervensi berjalan terpadu. Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gubernur meminta Satgas MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memperkuat koordinasi teknis agar pelaksanaan tepat sasaran.
Sementara, dalam bidang penataan ruang, Gubernur mengapresiasi daerah yang telah menuntaskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mendorong kabupaten/kota lain menyelesaikan dokumen tersebut paling lambat 2026 untuk mendukung kepastian investasi. Terkait dengan pengelolaan sampah, Gubernur mendorong agar Bupati/Walikota menyusun dan mengambil langkah cepat disamping strategi jangka panjang.
“ Masalah sampah ini kompleks. Untuk jangka pendek, saya sarankan daerah meningkatkan investasi pada pengadaan bak sampah standar dan truk compactor. Satu truk compactor setara kapasitasnya dengan tiga dump truck. Saat ini baru Kota Mataram yang memilikinya. Kita perlu dukungan APBD agar tidak ada lagi sampah yang menumpuk di pinggir jalan,” pungkasnya.
Persoalan pengelolaan sampah ini, Bupati Lombok Utara, Najmul Ahyar mengatakan saat ini salah satu fokus Pemkab KLU adalah menyelesaikan masalah sampah di destinasi wisata andalan yaitu Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. Saat ini sudah tersedia 3 insinerator dan sedang mempersiapkan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tentang penanganan sampah dan juga pengelolaan air. Sedangkan Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri mengatakan bahwa Pemkab Lombok Tengah sudah mulai meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Resik dan Indah) di Kuta Mandalika. Rencananya gerakan ini akan rutin diadakan pada minggu ketiga di setiap bulan. Pathul juga melaporkan bahwa program prioritas nasional seperti Koperasi Merah Putih dan MBG sudah berjalan baik di Lombok Tengah. Namun pihaknya menyampaikan permohonan dukungan pemerintah provinsi ke pemerintah pusat dalam hal pengelolaan aset untuk beberapa koperasi di beberapa desa dan kelurahan di Lombok Tengah.