Anews. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah satu tahun pelaksanaannya. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD lantai III, Senin, 19 Januari 2026, menjadi forum bedah kinerja program sepanjang 2025 sekaligus ajang merumuskan strategi penguatan pelaksanaan pada 2026.
Sekretaris Daerah Lombok Timur sekaligus Ketua Satuan Tugas MBG, Muhammad Juaini Taofik, menyebut program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan asupan gizi peserta didik, tetapi juga memberikan efek ekonomi yang terukur. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan kontribusi program tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
“Perputaran ekonomi lokal bergerak, mulai dari penyedia bahan pangan hingga tenaga kerja yang terlibat dalam rantai MBG,” kata Juaini dalam rapat tersebut.
Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap sejumlah persoalan yang muncul di lapangan. Juaini menyinggung adanya insiden dalam distribusi dan konsumsi makanan, yang menurutnya berkaitan erat dengan koordinasi di tingkat sekolah.
Ia menekankan pentingnya peran aktif pihak sekolah dalam memimpin langsung pelaksanaan makan bersama. “Sekolah-sekolah yang menjalin komunikasi baik dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbukti mampu menjalankan program tanpa kendala berarti,” ujarnya.
Karena MBG menyajikan makanan segar dengan tingkat kerentanan tinggi, pemerintah daerah berencana memperluas ruang partisipasi publik. Pada pertengahan 2026, Pemda Lombok Timur berencana membentuk bidang monitoring yang melibatkan perwakilan masyarakat di luar mitra resmi pemerintah.
Wadah tersebut dirancang untuk menampung keluhan dan saran wali murid sekaligus memperkuat fungsi kontrol sosial. Juaini berharap mekanisme delegasi kewenangan secara berjenjang dapat membuat persoalan teknis di daerah diselesaikan lebih cepat tanpa harus selalu menunggu instruksi dari pemerintah pusat atau provinsi.
Penguatan pengawasan juga disoroti Kepala Regional SPPG, Eko Prasetyo. Ia menegaskan bahwa fungsi utama satgas di tingkat kabupaten adalah melakukan monitoring berlapis terhadap operasional SPPG.
“Satgas harus aktif memantau. Jika ada masalah di daerah, segera dilaporkan ke provinsi hingga pusat agar perbaikan bisa dilakukan cepat,” kata Eko.
Dalam rapat itu, Ketua MBG Lombok Timur, Agamawan, memberikan klarifikasi terkait insiden yang sempat terjadi di Desa Kembangsari. Berdasarkan hasil investigasi lapangan, salah satu penyebab utama masalah adalah kurangnya edukasi konsumsi kepada siswa.
“Susu kedelai seharusnya langsung diminum. Tapi ada siswa yang membawanya pulang, sehingga melewati batas waktu kelayakan konsumsi,” ujar Agamawan.
Ia juga mengungkap temuan lain yang berkaitan dengan mitra penyedia. Dalam beberapa kasus, ditemukan indikasi pemesanan susu yang mendekati masa kedaluwarsa. Temuan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperketat proses seleksi dan pengawasan mitra penyedia pada tahun mendatang.
Dari sisi cakupan layanan, capaian MBG Lombok Timur disebut melampaui target awal. Hingga saat ini, tercatat 213 SPPG telah terdaftar dalam sistem, jauh di atas target semula sebanyak 159 unit. Namun, sekitar 40 SPPG di antaranya masih dalam tahap persiapan operasional, termasuk kendala teknis berupa akun sistem yang belum aktif.
Agamawan juga menyoroti persoalan validasi data penerima manfaat. Data MBG bersumber dari sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Education Management Information System (EMIS), dan basis data BKKBN. Tantangan muncul karena petunjuk teknis di tingkat pusat telah direvisi hingga tiga kali.
“Fokus kami sekarang memastikan akurasi data, terutama untuk kategori tambahan 2026 seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan penjaga sekolah,” katanya.
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri koordinator wilayah Lombok Timur, perwakilan koordinator kecamatan, serta organisasi perangkat daerah terkait. Pemerintah daerah berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki tata kelola MBG agar lebih akuntabel dan berkelanjutan pada tahun mendatang.