Anews. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan buku pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terus berjalan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Timur. Kasus dugaan ini mencakup pengadaan sejak tahun anggaran 2021 hingga 2025.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Timur, Ugik Ramantyo, S.H., mengatakan saat ini penyidik masih berada pada tahap pengumpulan keterangan dan alat bukti guna membuat perkara tersebut semakin terang. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa kurang lebih 20 orang dari berbagai pihak yang diduga terkait.
“Penyidikan masih berjalan, tahapan penyidikan masih terus dilalui. Penyidik masih meminta keterangan para pihak dan mengumpulkan alat bukti supaya perkara ini terang,” ujar Ugik kepada awak media melalui pesan WA group, Rabu 14 Januari 2025.
Ugik membenarkan bahwa penyidik telah melakukan penyitaan beberapa alat termasuk Handphone beberapa kepala unit Dikbud dalam perkara tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa langkah itu merupakan bagian dari proses penyidikan yang sah dan sedang berlangsung.
“Benar, penyidik sudah melakukan penyitaan karena itu bagian dari proses penyidikan. Mohon ditunggu, teman-teman media, tim penyidik masih terus bekerja,” kata dia.
Ia juga meluruskan informasi yang sebelumnya beredar terkait pihak yang menjadi sasaran penyitaan handphone. Menurut Ugik, penyitaan yang dilakukan pada Desember 2025 tidak menyasar 20 kepala sekolah sebagaimana isu yang berkembang.
“Kami luruskan, penyidik memang sudah melakukan penyitaan pada bulan Desember 2025, tetapi bukan terhadap 20 kepala sekolah, melainkan beberapa dari Kepala Unit UPT,” ujarnya.
Ugik menegaskan Kejaksaan Negeri Lombok Timur berkomitmen menuntaskan penanganan perkara tersebut secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum. Ia meminta publik bersabar menunggu hasil kerja penyidik hingga perkara ini menemukan kejelasan hukum.