Anews. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Komando Distrik Militer (Kodim) 1615 mempercepat pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah kabupaten. Upaya ini ditandai dengan pertemuan besar antara Pemda, TNI, dan seluruh kepala desa serta lurah yang digelar di Markas Kodim 1615 pada Selasa, 25 November. Pertemuan tersebut turut dihadiri Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin.
Dalam sambutannya, Bupati Haerul menegaskan dukungan penuh terhadap program strategis nasional ini. Ia mendorong pemerintah desa memanfaatkan aset tanah pecatu yang dimiliki untuk disinergikan dengan pembangunan gerai koperasi. Menurut Bupati, program ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah serta kesempatan memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan.
“Kita harus menyambut program ini dengan semangat gotong royong. Meski ada potongan anggaran dari pusat, kita harus tetap kreatif dan inovatif. Jadilah kepala desa yang mampu membangun komunikasi dengan kementerian,” ujar Haerul.
Haerul menegaskan Pemda tidak akan mempersulit penyediaan lahan. Aset daerah dapat digunakan melalui skema pinjam pakai selama pembangunan berlangsung. Jika koperasi tumbuh dan mampu beroperasi secara mandiri, tidak menutup kemungkinan lahan tersebut bakal dihibahkan. Desa yang belum memiliki lahan disilakan mengajukan proposal usulan.
Ia mengingatkan bahwa gerai Koperasi Merah Putih tidak boleh sekadar berdiri, tetapi harus dibangun dengan konsep usaha yang berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. “Hadirnya koperasi ini harus kita perjuangkan bersama sebagai solusi peningkatan ekonomi rakyat,” katanya.
Sementara itu, Dandim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Eky Anderson yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program menegaskan urgensi percepatan pembangunan fisik. Ia menyebut program ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Inpres ini bertujuan memperkuat ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional. Karena itu pembangunan harus segera dimulai, sesuai kewenangan dan tuntutan yang diberikan Presiden kepada jajaran Kodim,” ucap Eky.
Hingga kini, proses baru menyelesaikan tahap legalisasi lahan dan belum masuk pembangunan fisik. Dandim juga mengingatkan bahwa setiap gerai wajib mengikuti standar desain yang sudah disosialisasikan, lengkap dengan fasilitas gudang, apotek, dan ruang praktik dokter. Saat ini baru 11 titik yang memenuhi ketentuan, sementara sebagian besar usulan masih terkendala persyaratan teknis.
Dandim turut mengapresiasi fasilitasi Pemda yang memungkinkan diskusi terbuka antara TNI dan pemerintah desa. Ia meminta desa segera mengirimkan data lahan potensial untuk memenuhi skema pinjam pakai sehingga proses tidak kembali tersendat.
Pertemuan ini difokuskan pada pengumpulan data dan verifikasi lokasi usulan dengan syarat minimal lahan 10 are, mengikuti standar desain nasional, serta memiliki akses memadai untuk kendaraan roda empat.
Acara dihadiri pula oleh Kepala Dinas Koperasi Lombok Timur, Kepala Dinas PMD, Kepala Badan Kesbangpoldagri, serta Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan Desa