Anews. Klinik Pratama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong resmi menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Selong melalui penyerahan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS), Senin, 27 April 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bimbingan Kerja Lapas Kelas IIA Lombok Barat, bertepatan dengan tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62.
Penyerahan dokumen dilakukan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Elly Widiani, kepada Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Sudirman. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan PKS secara elektronik yang telah dilakukan pada Jumat, 24 April 2026.
Dengan kesepakatan tersebut, Klinik Pratama Lapas Selong resmi menjadi mitra BPJS Kesehatan. Status ini memberikan landasan operasional bagi klinik untuk menyelenggarakan layanan kesehatan yang terintegrasi dengan sistem BPJS.
Elly menyatakan, kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warga binaan.
“Kami berkomitmen untuk terus membantu dan bersinergi dengan Lapas Selong dalam memastikan layanan kesehatan berjalan optimal,” ujarnya.
Menurut dia, kerja sama ini juga diarahkan untuk memenuhi kriteria Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), mencakup kesiapan sumber daya manusia, sistem pelayanan, serta sarana dan prasarana medis.
Sementara itu, Kepala Lapas Selong, Sudirman, menyampaikan apresiasi atas dukungan BPJS Kesehatan. Ia menegaskan bahwa pemenuhan layanan kesehatan merupakan bagian dari hak dasar warga binaan.
“Kesehatan merupakan hak dasar yang harus kami penuhi dengan baik. Kerja sama ini membuktikan komitmen bersama untuk menghadirkan layanan yang cepat, layak, dan berkualitas,” kata Sudirman.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan di lingkungan lapas, sekaligus mendorong peningkatan standar layanan yang lebih profesional dan terintegrasi.
Lapas Selong juga menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan PRIMA Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel sejalan dengan nilai inti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Melalui kolaborasi ini, layanan kesehatan bagi warga binaan diharapkan semakin humanis dan berorientasi pada pemenuhan hak dasar, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh.