Anews. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP), Popy Rufaidah, pada Kamis, 26 Maret 2026. Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan program-program pusat berjalan efektif di Lombok Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Haerul menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi. Menurut dia, koordinasi yang intensif menjadi kunci agar setiap program nasional dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat daerah.
Salah satu agenda yang turut dibahas adalah rencana kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Lombok Timur. Pemerintah daerah berharap kunjungan tersebut dapat segera terealisasi, sekaligus menjadi momentum peresmian sejumlah proyek strategis di wilayah itu.
“Bupati berharap Presiden dapat hadir meresmikan beberapa program unggulan, seperti Koperasi Nelayan Merah Putih di Ekas yang diproyeksikan menjadi percontohan nasional,” ujar sumber di lingkungan pemerintah daerah.
Selain Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP), proyek lain yang diusulkan untuk diresmikan meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, serta Sekolah Garuda. Program-program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat basis ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Di bidang ekonomi dan pangan, pertemuan juga membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG). Program ini disebut mulai menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam menekan angka pengangguran di daerah.
Lombok Timur sendiri tercatat memiliki jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terbanyak di Nusa Tenggara Barat. Hal ini menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu fokus implementasi program pangan nasional.
Audiensi ini merupakan kunjungan kedua Haerul Warisin ke Kantor Staf Presiden. Sebelumnya, ia telah melakukan pertemuan dengan Kedeputian I dan III KSP pada Oktober 2025 lalu.
Pemerintah daerah berharap rangkaian koordinasi ini dapat mempercepat realisasi program prioritas nasional di Lombok Timur, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat di tengah tantangan global.