Anews. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Ramadan di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menuai keluhan. Sejumlah orang tua siswa menilai porsi dan komposisi makanan yang dibagikan, kamis 26 Februari 2026 kepada anak mereka diduga tidak mencerminkan standar gizi yang memadai.
Seorang orang tua siswa mengatakan kepada media, paket MBG untuk jatah dua hari hanya berisi dua buah jeruk keprok, satu kotak susu merek Frisian Flag, satu iris roti Papa Cookies, satu bungkus kecil abon, serta satu bungkus jajanan kering berisi kacang. Ia mempersoalkan porsi yang dinilai kecil serta kombinasi menu yang dianggap kurang tepat.
“Susu campur jeruk kurang bagus, roti juga kurang bagus campur jeruk,” ujar orang tua tersebut kepada media ini, Jumat, 27 Februari 2026.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah. Di berbagai kesempatan, pemerintah menyebut program ini bertujuan memperbaiki kualitas kesehatan dan gizi untuk mendukung konsentrasi belajar siswa.
Namun di lapangan, sejumlah orang tua mengaku prihatin dengan implementasinya. Mereka menilai menu yang diberikan selama Ramadan seharusnya tetap memenuhi unsur gizi seimbang, meski disesuaikan dengan kondisi puasa.
“Programnya bagus, tapi jangan sampai pelaksanaannya justru merusak tujuan awal,” kata orang tua siswa.
Keluhan yang sama juga terjadi ditingkat Sekolah Dasar dan TK, dimana menurut orang tua siswa porsi makanan atau jumlah makanan yang dibagikan berbeda beda antara kelas satu dan kelas lainnya. Perbedaan menu tersebut juga menjadi perbincangan diantara orang tua siswa.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Lombok Timur, Agamawan, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi mengenai keluhan tersebut. Pertanyaan terkait ketepatan komposisi gizi maupun kesesuaian harga paket MBG Ramadan juga belum dijawab hingga berita ini diturunkan.
Belum ada keterangan resmi mengenai evaluasi menu atau langkah perbaikan yang akan dilakukan. Dinas pendidikan setempat juga belum memberikan pernyataan terkait pengawasan distribusi dan standar gizi dalam pelaksanaan program MBG di wilayah Lombok Timur.
Keluhan ini menambah daftar catatan terhadap pelaksanaan program makan gratis di sejumlah daerah. Di satu sisi, masyarakat menyambut baik niat pemerintah memperkuat ketahanan gizi anak sekolah. Di sisi lain, pengawasan dan akuntabilitas di tingkat pelaksana menjadi sorotan agar program tersebut tepat sasaran, tepat gizi, dan tepat anggaran.