Anews. Diterbitkannya paspor Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menandai beroperasinya secara resmi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur, Selasa, 24 Februari. Dokumen perjalanan itu diserahkan langsung saat kunjungan bupati ke kantor yang telah lama diperjuangkannya tersebut.
Haerul mengaku lega dan gembira. Sejak awal masa jabatannya, ia mendorong agar Lombok Timur memiliki kantor imigrasi sendiri sehingga warga tak perlu lagi mengurus paspor ke daerah lain. “Ini adalah satu bukti nyata hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat Lombok Timur untuk memberikan pelayanan dekat, pelayanan terbaik, pelayanan cepat, terutama kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan keimigrasian,” ujarnya.
Menurut dia, keberadaan kantor imigrasi merupakan bagian dari upaya memperpendek rentang kendali pelayanan publik. Selama ini, warga Lombok Timur kerap harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengurus paspor maupun dokumen izin tinggal. Dengan beroperasinya kantor tersebut, proses administrasi diharapkan lebih efisien dan terjangkau.
Kepala Kantor Imigrasi Lombok Timur, Iqbal Rifai, menyebut penyerahan paspor kepada bupati sebagai paspor pertama yang diterbitkan kantor itu. Ia mengatakan momen tersebut sekaligus bentuk apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembentukan kantor imigrasi di wilayah tersebut.
“Kantor ini bukan hanya tempat penerbitan paspor, tetapi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui layanan keimigrasian,” kata Iqbal. Ia berjanji jajarannya akan mengedepankan pelayanan yang profesional dan humanis.
Selain melayani permohonan paspor bagi warga negara Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur juga memberikan layanan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing. Kantor ini membawahi dua wilayah kerja, yakni Lombok Timur dan Lombok Utara. Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing akan dilakukan melalui tim khusus yang disiapkan di dua daerah tersebut.
Dengan mulai beroperasinya kantor ini, pemerintah daerah berharap akses layanan keimigrasian menjadi lebih cepat dan akuntabel. Bagi masyarakat Lombok Timur, paspor perdana sang bupati menjadi penanda dimulainya babak baru pelayanan publik di sektor keimigrasian.