Anews. Bupati Kabupaten Lombok Timur H. Haerul Warisin menilai keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) mendesak untuk melengkapi fasilitas di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru. Usulan itu disampaikan langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono saat kunjungan kerja di Lombok Timur, Jumat, 27 Februari.
Menurut Haerul, akses bahan bakar masih menjadi kendala klasik bagi nelayan di kawasan pesisir selatan tersebut. “SPBN akan melengkapi fasilitas yang sudah ada di KNMP Ekas Buana. Kami berharap KKP dapat menjembatani proses perizinannya,” ujar Haerul di hadapan nelayan dan jajaran kementerian.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur siap mendukung pengelolaan SPBN melalui badan usaha milik daerah (BUMD). Skema itu, kata dia, dipilih agar distribusi bahan bakar lebih terkontrol dan tepat sasaran. “Dengan dikelola BUMD, nelayan bisa lebih mudah mengakses bahan bakar dengan harga dan kuota yang jelas,” katanya.
Kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Ekas Buana juga menjadi momentum evaluasi fasilitas KNMP yang telah dibangun. Haerul mewakili pemerintah daerah dan masyarakat nelayan menyampaikan terima kasih atas pembangunan kampung nelayan tersebut. Ia berharap fasilitas serupa dapat direplikasi di titik lain, mengingat garis pantai Lombok Timur membentang dari utara hingga selatan dengan potensi perikanan yang besar.
Keberadaan KNMP, lanjutnya, diharapkan berjalan seiring dengan penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Integrasi fasilitas fisik dan kelembagaan ekonomi itu diyakini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan dan menekan angka kemiskinan di wilayah pesisir.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Trenggono menyatakan sepakat dengan penilaian bupati ihwal urgensi SPBN, termasuk rencana pengelolaannya oleh BUMD. Ia berjanji keberadaan SPBN di Ekas Buana akan segera direalisasikan. “Kalau memang itu yang dibutuhkan nelayan di sini, kita dorong percepatannya,” ujarnya.
Selain SPBN, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga akan membantu sepuluh unit kapal dan sejumlah mesin untuk mendukung operasional nelayan setempat. Bantuan itu diharapkan mampu meningkatkan daya jelajah tangkap dan produktivitas.
Di hadapan nelayan yang menyambutnya dengan antusias, Trenggono juga memberi arahan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang mendampinginya untuk merapikan keramba jaring apung di kawasan tersebut. Ia meminta agar penataan dilakukan menyeluruh, termasuk perbaikan fasilitas yang dinilai kurang optimal.
Menteri mengingatkan agar fasilitas yang telah dibangun di KNMP dimanfaatkan secara maksimal. Ia menekankan pentingnya peran KDMP dalam mengelola aktivitas ekonomi di kawasan itu. “Dua tahun ke depan kita harapkan dampaknya sudah terasa. Tidak boleh lagi ada masyarakat miskin di sekitar sini,” katanya.
Dalam dialog dengan nelayan, isu perlindungan sosial juga mencuat. Sejumlah nelayan meminta dukungan asuransi untuk menjamin keselamatan kerja mereka di laut. Trenggono menyatakan kementeriannya menyiapkan 270 ribu kuota asuransi bagi nelayan di berbagai daerah, termasuk Lombok Timur. Menurut dia, perhatian pemerintah daerah yang telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan menjadi modal penting memperluas perlindungan tersebut.
Sebelum berdialog, Menteri KKP bersama Bupati Lombok Timur, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat, Bupati Lombok Barat, dan sejumlah kepala daerah lain di NTB meninjau kualitas bangunan di KNMP Ekas Buana. Peninjauan difokuskan pada aspek konstruksi dan kelayakan fasilitas pendukung.
KNMP Ekas Buana merupakan satu dari tiga kampung nelayan serupa yang dibangun di Nusa Tenggara Barat. Kampung ini berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur seluas 1,5 hektare, dengan konstruksi dikerjakan oleh Adhi Karya. Pemerintah berharap kawasan tersebut dapat menjadi model pengembangan kampung nelayan terpadu di wilayah lain.
Bagi nelayan Ekas, janji SPBN dan tambahan armada bukan sekadar proyek infrastruktur. Mereka menaruh harapan pada kemudahan melaut, ongkos produksi yang lebih terkendali, dan kepastian perlindungan kerja. Kini, realisasi janji itu ditunggu sebagai ujian keberpihakan pada masyarakat pesisir.