Anews. Di aula lantai dua kantor PT Selaparang Finansial, Rabu (5/11), suasana rapat koordinasi (Rakor) antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan terlihat hangat. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, hadir bersama Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan untuk menegaskan pentingnya sinergi dalam menghadapi dinamika fiskal daerah yang menantang.
“Diskusi seperti ini sangat penting agar keputusan yang diambil berbasis data yang akurat dan tidak terdistorsi,” kata Wabup Edwin membuka pertemuan. Ia menambahkan, Rakor ini juga menjadi kesempatan untuk mencatat kesan awal mengenai kinerja dan suasana internal PT Selaparang Finansial.
Wabup Edwin menyoroti kondisi fiskal daerah yang ekstrem pada tahun ini. Transfer Keuangan Daerah (TKD) mengalami pemotongan signifikan. Namun, dana yang ditarik ke pusat dikembalikan melalui program Instruksi Presiden (Inpres), seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan fasilitas publik lainnya.
“Kondisi ini menunjukkan ketergantungan daerah yang masih tinggi terhadap transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru sekitar 15 persen dari APBD,” jelas Wabup. Situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan lokal untuk mengelola pembiayaan secara berkelanjutan.
Menanggapi kondisi tersebut, Wabup mengingatkan PT Selaparang Finansial agar menempatkan aspek keuangan berkelanjutan sebagai fokus dalam investasi dan penyaluran anggaran pada 2026. Ia menekankan pentingnya rencana aksi yang selaras dengan kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan pembangunan.
Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, mengakui tantangan yang dihadapi. “Masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki untuk memaksimalkan target-target kami di tahun 2025. Dengan sisa yang ada, kami bisa mengoptimalkan apa yang ada pada kami,” ujarnya.
Senada, Komisaris Utama M. Isroi menekankan bahwa arahan Wabup menjadi panduan penting dalam menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan. “Tujuannya agar PT Selaparang Finansial bisa terus beroperasi secara berkesinambungan, tumbuh, dan berperan aktif dalam kegiatan sosial serta program lingkungan,” kata Isroi.
Rakor ini menjadi pijakan bagi PT Selaparang Finansial dalam menyusun program kerja 2026. Dengan arahan pemerintah daerah, perusahaan dapat merumuskan strategi pembiayaan yang lebih selaras dengan target pembangunan, memperhatikan keberlanjutan finansial, serta memperkuat kontribusi sosial dan lingkungan.
Dalam konteks Lombok Timur, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan meski dinamika fiskal daerah tidak menentu. Rakor kali ini menegaskan bahwa kolaborasi, perencanaan berbasis data, dan fokus pada keberlanjutan menjadi strategi utama menghadapi tantangan fiskal masa depan.