Anews. Bupati Kabupaten Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menerima kunjungan tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (3/9), di ruang kerjanya. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rencana strategis pembentukan dan pembangunan Kantor Imigrasi baru di wilayah Lombok Timur.
Dalam agenda kunjungan tersebut, tim Ditjen Imigrasi meninjau langsung lokasi lahan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Lahan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan berada di kawasan Rumah Sehat, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong.
Bupati Haerul Warisin menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan dukungan penuh atas percepatan realisasi pembangunan kantor imigrasi tersebut.
“Selama ini masyarakat Lombok Timur harus pergi ke Mataram untuk mengurus dokumen keimigrasian. Dengan adanya kantor imigrasi di sini, proses pelayanan akan lebih mudah, cepat, dan efisien,” ujar Bupati Warisin.
Menurutnya, kehadiran kantor imigrasi di daerahnya akan sangat membantu masyarakat, tidak hanya untuk pengurusan paspor, tetapi juga terkait izin tinggal sementara bagi warga negara asing (WNA) yang berada di Lombok Timur.
Potensi pariwisata dan investasi yang terus tumbuh di Lombok Timur menjadi salah satu alasan penting percepatan pembangunan kantor imigrasi. Dengan bertambahnya jumlah WNA yang menetap maupun berkunjung, pelayanan keimigrasian yang memadai menjadi kebutuhan mendesak.
Jika terealisasi, Kantor Imigrasi Lombok Timur akan naik status menjadi Kantor Imigrasi Kelas II, yang berdiri secara mandiri dan tidak lagi berada di bawah naungan Kantor Imigrasi Mataram. Hal ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses pelayanan dan mendukung pengembangan ekonomi daerah.
“Kami berharap pembangunan ini segera direalisasikan, karena manfaatnya sangat besar, tidak hanya bagi warga lokal tetapi juga bagi kemajuan daerah secara umum,” tambah Bupati.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat infrastruktur kelembagaan yang mendukung pelayanan langsung kepada masyarakat.