Wabup dan TKPKD Loteng Monev Program Pengentasan Kemiskinan

AmpenanNews.com – Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Pokja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Loteng melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) lapangan terkait realisasi program kemiskinan yang dilaksanakan masing-masing OPD yang ada dilingkup Pemkab Loteng.

Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan berjalan cukup baik dan berhasil. Namun masih ada juga ditemukan beberapa program dari OPD yang tidak sinkron dan berjalan sendiri-sendiri, tanpa koordinasi yang baik.

Pokja TKPKD Loteng, Saiful Muslim, S.Pt kepada wartawan mengungkapkan, bahwa diantara berbagai program kemiskinan yang dilaksanakan oleh OPD yang menjadi sasaran Monev ialah pembangunan jamban bagi Masyarakat Miskin yang diprogramkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Loteng. Selain itu, pembangunan akses air bersih dan sumur bor Pamsimas dari Dinas PUPR Loteng.

Tidak hanya itu, Monev Wabup tersebut juga menyasar rehab RTLH bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Loteng. Termasuk juga ke lokasi penerima bantuan ternak kambing bagi RTM (Rumah Tangga Miskin) dari Dinas Pertanian Loteng.

“Selanjutnya, kita Monev ke lolasi bantuan pakan dan ikan lele terpal bagi RTM yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Loteng,” terang Ipul sapaan akrabnya.

Tidak itu saja lanjutnya, Monev menyasar bantuan bibit dan ternak di pekarangan bagi ibu-ibu RTM Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Loteng. Bantuan peralatan bagi IKM di Dinas Perindag Loteng. Bantuan makanan bagi anak stunting, gizi buruk dari Dinas Kesehatan Loteng. Selain itu, ke sasaran bantuan bagi siswa putus sekolah dan miskin yang digelontorkan oleh Dinas Pendidikan Loteng.

“Serta bantuan sosial bagi RTM, yakni program PKH, BPNT/Sembako dari Dinas Sosial Loteng,” tambahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa untuk Bidang Ekonomi yang meliputi Pertanian, Perikanan, Ketahan Pangan dan Perindag, tim Monev menemukan beberapa catatan yang mesti menjadi evaluasi ke depannya. Yakni kelompok masyarakat sasaran program tidak di dampingi maksimal pasca pemberian bantuan. Hanya didampingi pada saat persiapan dan pelaksanaan bantuan. Seperti program bantuan ternak kambing, sapi, bantan bibit ikan, bantuan bibit sayur-mayur dan lainnya.

“Begitu juga untuk program bantuan untuk IKM/ UKM, banyak kurang tepat sasaran dan tidak menyentuh pemula atau masyarakat miskin,” akunya.

Untuk bidang Fisik atau Sarana dan Prasarana yang melalui Perkim, LH dan PUPR, tim monev juga menemukan sejumlah catatan. Diantaranya, OPD masih jalan sendiri-sendiri dalam penentuan sasaran program. Misalnya, KPM mendapatkan bantuan rehab rumah tapi jamban dan air bersihnya tidak diatasi.

Demikian juga sebut Ipul, di Bidang Sosial Budaya yang ditangani Dinas Pendidikan, Kesehatan serta Dinas Sosial, ditemukan adanya sasaran program bantuan siswa miskin, banyak yang tidak tepat sasaran. Tehnis pemberian bantuan yang kurang bagus. Begitu juga terkait Penanganan anak stunting, gizi buruk dan Ibu hamil, belum maksimal serta tidak fokus. Sedangkan untuk pengawasan program bantuan sosial seperti PKH, BPNT dan BPJS, juga belum berjalan maksimal.

“Rakor penyampaian hasil Monev program kemiskinan dipimpin oleh Wabup Loteng di kantor TKPKD Loteng, Selasa siang (01/03/2022) kemarin. Temuan-temuan ini dibahas,” ujarnya.

Melihat berbagai permasalahan di atas, maka TKPKD Loteng merekomendasikan beberapa hal kepada OPD yang ada untuk pelaksanaan program kemiskinan tahun 2022. Diantaranya, yakni perlu adanya pendampingan berlanjut dan desain program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin, terutama program pemberdayaan masyarakat (bidang ekonomi).

Penetapan beberapa kelompok masyarakat sebagai pilot projek, yaitu Kampung Kambing di Desa Bonder, Kampung Ikan lele di Desa Saba, Kampung tahan pangan di KWT Dusun Esot, Desa Sintung. Tentunya, dengan dilakukan pendampingan dan pembinaan terus menerus oleh OPD terkait.

“Selain itu, perlu adanya kolaborasi dan kerjasama antar OPD dalam penentuan sasaran program kemiskinan. Misalnya, sasaran rehab rumah, juga mendapatkan Jamban, Air bersih dan pemberdayaan. Untuk siswa miskin dan putus sekolah, harus benar-benar dilakukan persiapan penentuan sasaran penerima bantuan,” tegasnya.

Untuk penanganan kasus Stuntung, gizi buruk, kasus AKI & AKB, kekerasan terhadap anak dan perempuan, PMKS dan penyakit menular lainnya, perlu juga untuk lebih fokus dan maksimal dalam pemberian bantuan. Termasuk  untuk memaksimalkan pengawasan dan monitoring terhadap bantuan sosial oleh pemerintah Pusat. Seperti bantuan PKH, BPNT/Sembako, BPJS/KIS, KIP dan lainnya.(DI)

 

Tags
guest
0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments

Baca Juga :

Close
Close