AmpenanNews. Kepolisian Sektor (Polsek) Ampenan kawal unjuk rasa (Unras) didepan Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi NTB dengan mengedepankan pengamanan secara humanis, giat penyampaian pendapat dari Aksi Aliansi Rakyat Pro Demokrasi.
Dalam penyampaian pendapat yang disampaikan oleh Aliansi Rakyat Pro Demokrasi mengangkat permasalahan yang terjadi di daerah Lingkup Provinsi NTB mengenai kinerja dari Lembaga BPKP perwakilan NTB dan dilaksanakan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPKP NTB) Jalan Majapahit, Senin (07/02/2022)
Pers rilis Kapolsek Ampenan Kompol Ricky Yuganda, SIK mengatakan bahwa,” kegiatan aksi unras dari Aliansi Rakyat Pro Demokrasi kami kawal dengan mengedepankan pengamanan secara humanis dengan menggunakan SOP yang baku.” Ungkapnya.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan merupakan instansi atau lembaga internal pemerintah yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan Negara/Daerah secara Independen, objektif dan prinsip kehati-hatian dan telah diatur oleh Perundang-undangan.
Tuntutan agar BPKP perwakilan NTB membuka dan memberikan transparasi terhadap proses dan hasil kerja investigasi BPKP perwakilan NTB serta melakukan proses investigasi secara independen.
“Kami harapkan agar kegiatan aksi penyampaian pendapat dilaksanakan secara damai dan tidak secara anarkis,” ujar Ricky kepada masa aksi.
Dalam aksi penyampaian pendapat dikawal dan dimediasi sehingga perwakilan dari masa aksi diterima oleh Korwas investigasi dari kantor BPKP Perwakilan Provinsi NTB.
“Laksanakan unras secara tertib dan tetap patuhi prokes,” tutupnya.
