Jakarta – Komisi III DPRD NTB melakukan kunjungan studi ke PT Food Station (FS) Cipinang Jaya DKI Jakarta pada Selasa 28 April 2021. Kunjungan Studi Komisi III DPRD NTB ini diterima langsung oleh Direktur Keuangan dan Umum PT FS, Budi Santoso.
PT FS ini merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta yang dikenal sukses dan mampu meraih tiga penghargaan pada tahun 2020 atas kinerja bisnis dan layanan serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Penghargaan yang diraih oleh PT FS seperti Top of The Top BUMD, Top BUMD Award pada sektor aneka usaha dan Top CEO BUMD. Perusahaan yang bergerak di bidang pangan tersebut, meraih penghargaan karena dinilai sangat berkontribusi pada perekonomian daerah, terutama karena PT. FS mampu menjamin ketersediaan suplay beras DKI Jakarta dengan harga terjangkau masyarakat.
Alasan berikutnya karena PT. FS mampu menjadi instrumen untuk pengendalian inflasi melalui kontrol harga beras di DKI Jakarta dan menjadi acuan bagi pasar beras Nasional. PT. FS juga sukses menjadi pusat perdagangan beras dan pangan pokok DKI Jakarta yg mencakup antar daerah dan antar pulau.
“Kami melakukan kunjungan studi ke PT FS ini adalah untuk mengetahui lebih jauh hubungan atau relasi konstruktif antara Pemda, Lembaga DPRD dan BUMD. Terutama yang berkaitan dengan kekuatan assetnya, penyertaan modal daerah atau PMD serta Devidennya.
Aspek lainnya adalah menyangkut proses bisnis yang dibangunnya dan cara mereka tumbuh dan berkembang sehingga bisa dijadikan sebagai role model atau cermin bagi BUMD kita di NTB seperti PT GNE,” terang Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, kepada wartawan media ini, Selasa 28 April 2021.
Berdasarkan hasil kunjungan studi tersebut, Komisi III menurut Politisi PKS ini, mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata kekuatan asset yang dimiliki oleh PT FS sudah tembus ke angka Rp1,2 Trilyun. Sementara PMD-nya, kata Sambirang, telah mencapai angka diatas Rp400 Milyar.
“Devidennya tembus ke angka Rp70 Milyar. Namun karena Covid19, saat sekarang ini, devidennya menurun menjadi Rp28 Milyar. Meski laba berkurang, fungsi utama mereka sebagai penjamin ketersediaan suplai beras dan sebagai instrumen pengendali inflasi berjalan dengan baik. Ini terjadi karena tata kelola perusahaan yang berjalan baik atas prinsip good corporate management,” kata Sambirang Ahmadi.
Bisnis PT. FS, lanjut Sambirang, tumbuh dan berkembang dengan baik karena banyak membangun pola kerjasama strategis dengan daerah-daerah penyangga pangan.
“Jadi meskipun di Jakarta tidak ada lahan persawahan, tapi PT. FS mampu menjalankan proses bisnisnya dengan menggarap rantai pasok mulai dari hulu hingga hilirnya. Di hulunya mereka membuat kontrak farming dengan beberapa kabupaten. Saat produksi, mereka memanfaatkan SRG dan menjalin kemitraan dengan beberapa perusahaan dengan core bisnis yang sama. Dan di hilir mereka membangun kerjasama dengan ASN instansi-instansi pemerintah daerah dan karyawan sesama BUMD untuk membeli beras di PT. FS. Mereka juga menggarap pasar modern dan E-commerce. Sejauh ini market share ASN-nya tembus 13,627 orang dengan jumlah serapan 132 ton/bulan,” paparnya.
Komisi III berharap, hasil kunjungan studi ini khususnya yang berkaitan dengan strategi bisnis PT FS dapat diadopsi oleh PT GNE.
“Terutama untuk mengembangkan unit usahanya di bidang agro. PT GNE juga bisa mengajak PT. FS untuk membangun kerjasama di NTB. Hal ini ada peluangnya, mengingat kapasitas produksi beras kita di NTB mendekati 800 ribu ton. Begitu juga jagung produksinya mendekati angka 3 juta ton per tahun. Kami berharap PT. GNE juga bisa menjadi the best BUMD di sektor agro karena sumberdaya kita paling besar di sektor pertanian,” harapnya.
