AmpenanNews. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Lombok Timur menyorot bahkan membongkar kelemahan sistem informasi yang dikembangkan Dinas Kominfo dan Persandian yang masih banyak kekurangan terutama terhadap sistem Sipepadu yang sudah berjalan.
Menurut Muhir, sistem Sipepadu tidak terintegrasi dengan NTBcare yang lebih dulu eksis, jadi masyarakat bingung, harus lapor ke NTBcare atau Sipepapdu. Jika butuh penanganan lebih tinggi, maka admin Sipepadu akan meneruskan ke NTBcare
“Kelemahan lainnya, masyarakat tidak menerima notifikasi setiap proses pelaporan yang sudah dilakukan karena aplikasi ini merupakan sistem webview di android buka native, karena tidak native, tidak ada kirim lokasi realtime pelaporan by GPS,” ungkap Muhir saat mengikuti Rapat Koorsinasi dengan Dinas Kominfo Lombok Timur, Senin (23/12/2019) lalu.
Disebutkan kembali, Sipepadu kalau dibuka dari android, ia hanya bersifat bootstrap. Bootstrap adalah sebuah teknologi browser yang mampu menampilkan sebuah sistem berbasis mobile yang secara otomatis akan disesuaikan dengan tampilan mobile.
Selain itu, Sipepadu ini rentan terhadap hoax, karena nomor handphone tidak ada verifikasi, apakah benar nomor handphon yang bersangkutan atau tidak. “Intinya jangan bikin masyarakat melapor, kalau kepercayaan terhadap aplikasi tidak ada,” harapnya.
Kelemahan lain kata Muhir kembali, Sipepadu semestinya masukkan fhoto dalam konten pelaporan. Hal ini tentu saja membantu verifikasi dan mempermudah menafsirkan pelaporan apakah real atau hoax dan kategori pelaporan.
Setelah mengungkap beberapa kelemahannya. Muhir juga mempertanyakan, apakah admin instansi memiliki akun sendiri untuk mempercepat disposisi? Karena idealnya berbentuk android native, agar kecepatan dalam verifikasi dan tindak lanjut karena android natif support untuk realtime notif. Kalau tidak ada notif, bagaimana mau inget pelaporan.
“Sistem ini menggunakan framework PHP jenis apa? Jika tidak menggunakan, apakah bisa menjamin terhadap serangan security? Dan untuk pengembangan lebih sulit jika menggunakan PHP murni, karena tergantung dengan programmernya yang buat saat ini,” ungkapnya.
Sementara itu ditempat terpisah Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Lombok Timur Masfu, menanggapi statmen Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Lombok Timur Muhir, yang menyorot bahkan membongkar kelemahan sistem informasi yang dikembangkan Dinas Kominfo dan Persandian.
“Jadi Muhir tidak memahami substansi dari sistem sipepadu. Sipepadu sudah terintegrasi dengan sistem aplikasi yang ada di pusat (sekret Wapres). Sipepadu yang Ada di Lotim sedang kita benahi sistemnya. Karen aplikasi tersebut banyak kelemahannya tetapi tidak seperti yang disebut pak Muhir” ucap Masfu kepada Media An setelah dikonfirmasi melalui pesan WA.
Kelemahan yang dimaksud oleh dinas Kominfo adalah, masyarakat harus menggunakan Hp android sementara tidak semua masyarakat menggunakan Hp android, kemudian harus membuat email.
“Ini tidak semua masy paham tentang email dan yang paling rentan adalah karena aplikasi ini terintegrasi dengan server pusat (sekwapres) maka apabila Kab Kota lainnya yang Ada di seluruh Indonesia Ada yang terganggu sistemnya maka kita ikut terganggu”.
Kemudian dikatakan tidak terintegrasi dengan NTB care. Menurut Masfu itu salah alurnya. Ketika aplikasi sudah terintegrasi degan pusat seharusnya NTB care juga sudah terintegrasi. bukan kita yang harus integrasi degan NTB care. Dan bahkan sekarag NTB care sudah dilarang digunakan.
Dari sisi keamanan Dan kejelasan identitas tentu dengan menggunakan email sudah di jamin keamanan Dan kejelasan si pelapor. dan tindak lanjut dari setiap laporan pasti progres notife nya yang dikirim lewat email oleh admin.
Untuk Lotim kita coba sederhanakan dengan nama aplikasi baru yaitu LAPORBUP. Ini lebih sederhana cukup dengan sms gateway masyarakat dpt menyampaikan persoalannya ke pemda…tidak perlu menggunakan hp android dan email.
“Pak muhir sepertinya tidak mengikuti acara bintek dan sosialisasi dari awal sehingga tidak utuh pemahaman yang diterima. Beliau terlambat datang sudah mau selesai acara dia datang” ucap Masfu kembali.
Masih kata Masfu, “Sesuai dengan perpres No 95 Tahun 2018 bahwa pelayanan Pemerintah harus berbasis elektronik yang di kenal dg SP4N melalui program SPBE yang menggunakan aplikasi LAPOR (layanan aspirasi online rakyat). Semua daerah tidak boleh menggunakan aplikasi lain selain aplikasi LAPOR tersebut, dari Itu sehingga NTBcare harus di ganti pula” singkatnya. An001.